logo


Pengamat: Belum Ada Urgensinya Menunjuk Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri

Mereka Tidak Punya Pengalaman Kerja di Birokrasi

28 September 2021 11:52 WIB

Sertijab sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Sertijab sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/4/2017). Dok. Tribratanews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM-Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyoroti wacana pemerinyah yang membuka opsi untuk menjadikan perwira TNI/Polri sebagai penjabat (Pj) pelaksana tugas (plt), pelaksana harian (plh) kepala daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

“Belum ada urgensinya untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri sebagai kepala daerah, meski dengan alasan keamanan,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/9/2021).

Arya Menilai setiap daerah memiliki satuan keamanan, seperti kepolisian daerah atau polda dan komando daerah militer atau kodam, yang bertugas menjaga urusan pertahanan dan keamanan di wilayah bersangkutan.


Minta Kepala Daerah Blusukan Cek Penanganan Covid-19, Jokowi: Semua Harus Disiapkan!

Menurutnya hingga saat ini juga tidak ada alasan kemendesakan yang mengharuskan pemerintah memilih pj kepala daerah dari TNI/Polri.

Terlebih urusan keamanan bukan tugas penjabat kepala daerah dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam urusan teknis pemerintahan.

"Mereka tidak memiliki pengalaman kerja di birokrasi yang secara kultur berbeda dengan TNI," pungkasnya.

Rp8 Juta Dibilang Sangat Kecil, Relawan Jokowi Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik Rp100 Juta

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar