logo


Kritik Ide Luhut PeduliLindungi Jadi Alat Bayar Digital, Pengamat: Kurang Nyambung!

Pengamat mengatakan bahwa aplikasi berbayar digital pada PeduliLindungi belum tentu digunakan oleh masyarakat

26 September 2021 13:49 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Baru-baru ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar aplikasi PeduliLindungi ditambahkan fitur layanan pembayaran digital. Ia menyampaikan usul tersebut karena maraknya sistem pembayaran digital melalui teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Namun sayangnya usulan tersebut mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, termasuk Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia menilai usulan Luhut tidak nyambung, bahkan apabila dipaksakan maka penggunaan aplikasi tersebut tidak efektif.

"Jadi kurang nyambung ya karena tujuan awalnya kan untuk pendataan dan tracing COVID-19. Kalau dipaksakan untuk tujuan lain seperti pembayaran digital sebenarnya tidak efektif," kata Bhima seperti dilansir detikcom, Minggu (26/9/2021).


Pihak Haris Minta Buktikan Tak Punya Bisnis Tambang, Jubir: Sudah Terlambat

Bhima mengatakan bahwa aplikasi berbayar digital pada PeduliLindungi belum tentu digunakan oleh masyarakat. Pasalnya, kata dia, fitur yang terus bertambah hanya akan menjadi aplikasi semakin berat, banyak mengkonsumsi baterai dan banyak memakan data.

"Hanya karena pemerintah punya data jutaan orang yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi, belum tentu orang akan menjadikan aplikasi peduli lindungi sebagai aplikasi pembayaran yang dia gunakan," ujarnya.

Luhut Dinilai Sangat Dominan, Kementerian Lain Tak Punya Kerjaan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati