logo


Disebut Abaikan Rekomendasi TWK KPK, Jokowi Bisa Diberhentikan

Pakar sebut sikap abai Jokowi terhadap rekomendasi TWK KPK sama halnya dengan mengabaikan UU dan pelanggaran HAM.

24 September 2021 12:41 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo telah mengabaikan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Feri mengatakan bahwa sikap abai Jokowi tersebut merupakan perbuatan tercela yang bisa membuat Jokowi diberhentikan dari posisinya sebagai presiden. Ia mengatakan perbuatan tercela yang bisa memberhentikan presiden telah diatur dalam pasal 7B dan Pasal 24C UUD 1945.

"Kalau konteks perbuatan tercela, bukan tidak mungkin masuk kepada ketentuan pasal 7B, ayat 1 UUD, yang bisa menjadi alasan bagi DPR untuk mengajukan pendapat pemberhentian seorang presiden," kata Feri seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (24/9/2021).


Tak Tolak Kursi Menteri, PAN: Tentu dengan Senang Hati

Ia juga mengatakan bahwa sikap abai Jokowi tersebut sama halnya dengan mengabaikan UU dan pelanggaran HAM.

"Pengabaian temuan dan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI, bisa membuat presiden dituduh mengabaikan UU dan mengabaikan pelanggaran HAM. Di titik tertentu itu bisa dianggap perbuatan tercela," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa Jokowi bisa diberhentikan apabila partai oposisi dapat mengumpulkan minimal 384 anggota DPR untuk menggelar rapat paripurna. Kemudian, minimal 256 suara menyetujui rekomendasi MK untuk memeriksa presiden.

"Pendapat DPR ini adalah kewenangan yang diberikan konstitusi untuk mempermasalahkan tindakan presiden atau wapres yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi," pungkasnya.

Sudah Bahas Isu Reshuffle di Internal Partai, PAN: Kami Kirimkan Kader Terbaik

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati