logo


Duga Ada Pejabat Papua Biayai KKB, Golkar: Mereka Berikan Senjata dan Uang

siapa dan apa jabatannya, hal itu menjadi tugas dari pihak keamanan untuk membukanya.

23 September 2021 19:19 WIB

KKB di Papua
KKB di Papua Tribunnews

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Lakson menduga ada pejabat-pejabat daerah di Papua yang turut memprovokasi kerusuhan yang dibuat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya siapa dan apa jabatannya, hal itu menjadi tugas dari pihak keamanan untuk membukanya.

"Diduga banyak pejabat-pejabat daerah di Papua yang masih turut bermain di sana," kata Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/21).


Bamsoet Minta KKB Papua Disikat Habis, Ini Kata Mahfud Md

Selain itu, Politisi Partai Golkar itu menduga bahwa ada pejabat tingkat 1 dan 2 yang membiayai kegiatan teroris KKB Papua ini.

"Dugaan saya, pejabat tingkat 1 da 2 yang membiayai gerakan teroris ini. Dengan memberikan senjata, memberikan uang, bahkan mencari pelatih-pelatih buat para personilnya untuk penyerangan-penyerangan dan perusakan-perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial," tegasnya.

Menurutnya, ada juga indikasi-indikasi melalui sosial media dan juga jaringan-jaringan yang ada dari KKB yang sebelumnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini yang menggunakan mahasiswa-mahasiswi Papua.

Mahasiswa tersebut tersebar di luar Papua seperti Pulau Jawa, Sumatera, bahkan di luar Indonesia. Tujuannya yakni untuk terus menyuarakan dan membesar-besarkan permasalahan-permasalahan di Papua yang sebenarnya tidak ada.

Selain itu juga menaikkan isu mengenai HAM serta isu kesenjangan ekonomi, mendramatisir situasi untuk menarik dukungan dari internasional dan juga bahan juga mencari dukungan dana dari sejumlah LSM-LSM di luar.

"Maka dari itu ini, merupakan tugas untuk pemerintah daerah di manapun dan juga BIN serta KBRI untuk memantau pergerakan daripada mahasiswa sana agar mereka tetap fokus pada studinya. Jangan terlibat dengan seluruh gerakan-gerakan politik," tukasnya.

KKB Papua Serang Nakes, Menko PMK: Sangat Memprihatinkan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar