logo


Komentari Pilkada Serentak 2024, Musni Umar: Sangat Menguntungkan Penguasa

Pemerintah kemungkinan besar menunjuk Plt kepala daerah yang berasal dari kader Parpol koalisi.

22 September 2021 21:13 WIB

Musni Umar
Musni Umar twitter.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar menanggapi keputusan Baleg DPR RI bersama Menkumham Yasonna Laoly untuk mencabut revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021.

Dengan begitu, Pilkada akan dilakukan serentak pada tahun 2024. Sementara ada ratusan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang masa baktinya habis tahun 2022 dan 2023.

Pelaksana tugas (Plt) akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga Pemilu 2024 digelar.


Diduga Sentil Letjen Dudung, Musni Umar: Kalau Tak Ngerti Agama Islam Bicara Saja Sesuai Bidangnya

Menurut Musni Umar, langkah tersebut bisa meruntuhkan demokrasi karena penunjukan Plt bukan mandat dari rakyat.

“Akan meruntuhkan demokrasi. Mereka yang tidak dipilih dalam Pilkada ditunjuk untuk memimpin daerah tanpa mendapat mandat dari rakyat melalui Pilkada,” terang Musni Umar, dikutip dari Fajar.co.id, Rabu (22/9).

Pengangkatan Plt itu juga dinilai menguntungkan pemerintah. Pasalnya, pemerintah kemungkinan besar memilih kader partai pendukungnya untuk memimpin daerah sementara waktu.

“Sangat menguntungkan partai politik penguasa jika tidak ada Pilkada 2022, 2023 karena kader-kader mereka akan diangkat menjadi Plt Kepala Daerah di 100 daerah pemilihan lebih tanpa mengikuti Pilkada,” jelas Musni Umar.

“Sangat menguntungkan penguasa dalam memenangkan kontestasi pemilu 2024 karena bisa mengangkat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Plt tanpa melalui Pilkada,” lanjutnya.

Bantah Cap Musni Umar 'Rektor Bodoh', Ferdinand: Cuma Bilang Tidak Cerdas

Halaman: 
Penulis : Iskandar