logo


Ukraina Sebut Pemilu Parlemen Rusia Melanggar UU Internasional

Menteri Luar Negeri Ukraina mengecam tindakan pemerintah Rusia yang memberikan hak pilih kepada ratusan ribu warga Donestk dan Lugansk dalam pemilu parlemen Rusia. Kedua kota tersebut dianggap sebagai wilayah Ukraina.

17 September 2021 15:30 WIB

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba istimewa

KIEV, JITUNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menuding Rusia sudah melanggar undang-undang internasional dengan menggelar pemilihan umum parlemen di wilayah Semenanjung Krimea dan memberikan hak pilih kepada warga yang tinggal di wilayah tersebut.

Seperti diketahui, Rusia telah merebut wilayah Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu dan sejak saat itu Ukraina dan sejumlah negara sekutu menuduh pemerintah Rusia telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok separatis di wilayah perbatasan Ukraina tersebut.

Selain itu, Rusia juga memberikan hak pilih bagi warga yang tinggal di wilayah Donbass, Ukraina Timur.


Arab Saudi Ancam Jatuhkan Denda Hingga Rp 381 Juta bagi Pelanggar Aturan Protokol Kesehatan

"Satu-satunya status yang dimiliki oleh Federasi Rusia adalah sebuah wilayah (negara) pendudukan," kata Kuleba, dikutip Al Arabiya.

Ia menambahkan jika suatu saat nanti Rusia akan membayar perbuatannya tersebut.

Menurut laporan media, lebih dari 600 ribu warga di wilayah Donestk, kota terbesar di wilayah perbatasan timur Ukraina dan Lugansk yang terletak di Semenanjung Krimea, sudah menerima paspor Rusia sejak 2019. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang digelar oleh pemerintah Rusia.

Moskow sendiri sudah menggelar pemilu di Krimea sejak 2016 lalu usai menggelar jajak pendapat atau referendum kontroversial terkait integrasi wilayah tersebut dengan Moskow.

 

Akhiri Perang Saudara Berkepanjangan, Presiden Mesir Dukung Libya Segera Gelar Pemilu

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia