logo


Soal Saksi Kubu KLB di Sidang, Demokrat: Hanya Berkeluh Kesah Diberhentikan Partai

Menurut pihak Partai Demokrat gugatan mantan kader itu salah alamat

16 September 2021 20:43 WIB

Bendera Partai Demokrat.
Bendera Partai Demokrat. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tiga mantan kader Partai Demokrat yang merupakan peserta KLB kubu Moeldoko menggugat Menkumham, Yasonna Laoly, untuk membatalkan SK AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020.

Kuasa hukum Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heru Widodo, menilai ketiga orang tersebut hanya berkeluh kesah telah diberhentikan oleh Demokrat.

"Mereka hanya berkeluh kesah sebagai orang yang diberhentikan oleh Partai Demokrat, sehingga itulah kami yakin dari saksi-saksi yang sudah diajukan oleh Partai Demokrat tidak satupun menyentuh kepada pokok perkara administrasi negara yang sedang diajukan," kata Heru di PTUN Jakarta, Kamis (16/9).


Bawa Bukti Tambahan, Partai Demokrat Kawal Sidang Gugatan Kubu Moeldoko

Tiga mantan Ketua DPC Labuan Batu Sumut, Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC Ngawi M Isnaini dan mantan Ketua DPC Kabupaten Tegal Ayu Palaretin. Heru mengatakan bahwa hakim berkali-kali mengingatkan mereka untuk fokus pada objek yang disengketakan. Heru mengatakan mereka tidak ada yang menyebut SK Menkumham salah.

"Respons hakim hanya menengahi, memperlancar pemberian keterangan, sehingga supaya keterangan tidak melebar, hakim justru mengingatkan kesaksiannya yang berkaitan dengan prosedur penerbitan dua objek sengketa, hakim berkali-kali mengingatkan itu tapi tidak satu pun saksi yang mengarah ke sana tidak ada saksi yang menyatakan bahwa prosedur penerbitan SK Menkumham itu salah, tidak ada, itu yang menarik," tuturnya.

Menurutnya, gugatan mantan kader itu salah alamat karena yang dipersoalkan adalah sengketa internal partai.

"Jadi kalau kita mendengar keterangan saksi, itu keterangan justru yang menyimpulkan bahwa yang dipersoalkan adalah sengketa internal partai. Jadi sengketa internal partai bukan di sini untuk kewenangan mengadili, di sini adalah persoalan pembatalan keputusan menteri kehakiman yang mengesahkan anggaran dasar AD/ART," tuturnya.

"Itu tidak dibuktikan dari saksi itu, saksi itu justru mempersoalkan adanya kongres di tahun 2020 yang menurut perasaan para saksi itu tidak seperti kongres yang sebelumnya, tapi para saksi tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan kepada mahkamah partai," imbuhnya.

Tolak 3 Periode Presiden, Partai Demokrat Bisa Saja Turun ke Jalan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata