logo


Soal Rencana Investigasi Kejahatan HAM, Duterte Nggak Akan Ijinkan Pejabat ICC Masuk ke Filipina

Presiden Rodrigo Duterte menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ijin bagi ICC untuk menggelar investigasi terkait tindak pembunuhan ekstrajudisial terhadap warga sipil Filipina

16 September 2021 20:45 WIB

Presiden Filipina Rodrigo Duterte
Presiden Filipina Rodrigo Duterte nypost

MANILA, JITUNEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegaskan bahwa diriya telah menolak investigasi yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap "perang" yang ia jalankan untuk memberantas narkoba. Melalui kuasa hukumnya, Duterte mengatakan bahwa ICC tidak lagi memiliki yuridiksi di Filipina.

Pada Rabu (15/9), ICC telah memberikan ijin bagi penyelidiknya untuk melakukan investigasi terkait tindak kejahatan terhadap warga sipil di Filipina yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2019, yang menjadi bagian dari "perang narkoba" Duterte. Menurut pernyataan yang dirilis oleh lembaga internasional tersebut, investigasi tersebut dibenarkan karena adanya kecurigaan soal pembunuhan ekstrajudisial yang dilakukan oleh pemerintahan Duterte pada Juli 2017 hingga Maret 2019.

Merespon investigasi tersebut, Duterte menegaskan bahwa pemerintahannya "tidak akan bekerjasama" dengan ICC sehingga lembaga tersebut "tidak lagi memiliki yuridiksi di negaranya". Hal itu disampaikan oleh Salvador Panelo, kuasa hukum Duterte sekaligus kepala dewan penasihat hukum Kepresidenan Filipina.


Puluhan Mantan Diplomat Afghanistan Desak Komunitas Internasional Tak Akui Pemerintahan Taliban

"Pemerintah tidak akan membiarkan semua anggota ICC untuk mengumpulkan informasi dan bukti disini, di Filipina," katanya, dikutip RT.com.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Filipina bahkan tidak akan mengijinkan semua pejabat ICC untuk masuk ke wilayahnya.

Meski pemerintahan Duterte mengklaim negaranya sudah keluar dari kesepakatan ICC, namun lembaga internasional tersebut berpendapat jika pihaknya masih memiliki yuridiksi untuk melakukan investigasi terkait tindak kejahatan HAM tersebut.

Sementara itu, Edre Olalia, Kepala serikat pengacara nasional Filipina menyambut baik rencana investigasi ICC tersebut dan mengatakan jika langkah ICC tersebut merupakan "awal dari berakhirnya impunitas (kebal hukum)". Senada dengan pernyataan tersebut, kelompok pembela HAM Filipina, Karapatan, mengatakan bahwa "Duterte dan antek-anteknya harus bertanggung jawab atas tindak kejahatan ini."

 

Jalani Isoman, Vladimir Putin Akui Ada Belasan Bawahannya yang Terinfeksi Covid-19

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia