logo


Soal Pemberhentian Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Peneliti LSAK: Jangan Baper

Berdasarkan putusan MK dan MA bahwa TWK sah dan konstitusional, tidak ada merugikan, dan tidak melanggar hak asasi manusia

16 September 2021 15:53 WIB

Gedung KPK baru.
Gedung KPK baru. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri mengatakan pemberhentian 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) TWK sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers pimpinan KPK merupakan keputusan tegas dan matang.

“Berdasarkan putusan MK dan MA bahwa TWK sah dan konstitusional, tidak ada merugikan, dan tidak melanggar hak asasi manusia, maka keputusan pemberhentian tersebut menjadi ketetapan yang harus dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/8/2021).

Selain berdasarkan aturan perundangan, keputusan diambil menjadi catatan sejarah pemberantasan korupsi harus berdasarkan penguatan sistem.


Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat, Alissa Wahid: Gusdurian Tetap Menemanimu

“Artinya, pemberhentian pegawai KPK atau berhenti, tetap sebagai suatu kehormatan. Yang dikedepankan adalah sistem bukan pada person sebagaimana didasarkan pada PP 63/2005,” tuturnya.

Mempertegas keputusan MK dan MA, Hairi mengatakan bahwa sikap Presiden Jokowi juga sejalan dengan menempatkan keduanya sebagai court of law and court of justice. Bahwa tindak lanjut hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah, juga merujuk pada perangkat sistem peraturan perundang-undangan yang terkait penyelesaian masalah ini.

“Oleh karena itu, Presiden pun menyampaikan hal ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Tidaklah perlu diskresi tertentu kalau perangkat dan aturannya tersedia, maka itulah yang harus dilaksanakan,” kata dia.

“Ini penghormatan yang tinggi pada proses hukum, pada mekanisme sistem, dan (sekali lagi) bukan atas desakan kemauan person,” imbuhnya.

Menurutnya segala proses TWK hingga pemberhentian pegawai KPK menunjukkan bahwa presiden dan KPK telah bertindak dalam koridor negara hukum.

“Akumulasi hal ini memiliki nilai mashlahat yang super. Jadi jangan juga baper,” kata Hairi.

Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa keputusan ini patut didukung sebagai pilihan menjadi lebih baik dari sekedar baik.

“Kecintaan dan harapan kita pada pemberantasan korupsi, tidak semata pada pelaksana sistem. Sebab setiap komisioner pasti berganti dan begitu jua pegawai yang kini ASN KPK,” kata Hairi.

“Pemberantasan korupsi adalah sistem atas cita-cita milik kita bersama agar Indonesia bebas dari korupsi. Bukan milik perorangan dan kelompok-kelompoknya saja. Serta pengawasan publik terhadap para pelaksana menjadi tuntutan besar bahwa KPK hari ini harus terus bekerja lebih progresif dan optimal,” pungkasnya.

Tak Banyak Bicara soal Pemberhentian 57 Pegawai KPK, Jokowi Ngaku Hormati Proses Hukum

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar