logo


Kapal Cina Lakukan Pelanggaran di Perairan Natuna, PKS: Luhut dan Prabowo Jangan Diam Saja

Semakin diam maka akan membuat wibawa Indonesia tidak dipandang oleh negara lain

15 September 2021 19:50 WIB

Unsur operasi Bakamla RI, KN Ular Laut-4805 yang tengah bergabung dalam Operasi Nusantara V, menangkap kapal nelayan bernama KMN INKA MINA 973 yang membawa sejumlah ikan campuran.
Unsur operasi Bakamla RI, KN Ular Laut-4805 yang tengah bergabung dalam Operasi Nusantara V, menangkap kapal nelayan bernama KMN INKA MINA 973 yang membawa sejumlah ikan campuran. Humas Bakamla RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah diminta tak tinggal diam terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal Cina yang masuk ke perairan Natuna.

Anggota DPR RI, Mulyanto mengatakan semakin diam maka akan membuat wibawa Indonesia tidak dipandang oleh negara lain.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan harusnya segera bersikap terhadap pelanggaran tersebut.


Arif Wibowo Resmi Pimpin Garuda Indonesia

"Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap," tegas Mulyanto di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.

Begitu pula Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.

"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.

"Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam," lanjut Mulyanto.

Untuk diketahui Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.

Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.

"Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita," pungkasnya.

Wahh, Usai RUPS 6 Direksi Garuda Dicopot

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar