logo


Soal Berpenghasilan Rp75 Juta Sebulan di DPR, Krisdayanti Berikan Klarifikasi

Banyak reaksi dari masyarakat dalam tayangan di YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik di Sini! | AF Uncensored’.

15 September 2021 09:44 WIB

Krisdayanti
Krisdayanti Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Krisdayanti mengklarifikasi soal pernyataannya terkait pendapatannya sebesar Rp75 juta dari Parlemen.

Klarifikasi itu dilakukannya setelah mendapat banyak reaksi dari masyarakat dalam tayangan di YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik di Sini! | AF Uncensored’.

"Sehubungan dengan tayangan di YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘NEKAT! KRISDAYANTI BERANI BICARA POLITIK DISINI! | AF UNCENSORED’, saya ingin memberikan tambahan informasi untuk mengklarifikasi pernyataan saya tersebut," ujar Krisdayanti di Jakarta, Rabu (15/9/2021).


Roy Suryo Ributi Harta Pejabat, Ruhut Sitompul: Urusin Saja Panci

Menurutnya dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing.

Dimana anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat.

"Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi," kata dia.

Dia menambahkan pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses tersebut digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini.

Menurutnya bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan," bebernya.

Kemudian, kata dia, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, tapi juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan keketentuan UU MD3.

"Penggunaan anggaran negara ini dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," pungkasnya.

Gibran Disebut Layak Pimpin Jakarta, PDIP: Nggak Usah Mikir yang Macem-macem

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar