logo


Sebut Pemerintah Bisa Dipadana Terkait Kebakaran Lapas Tangerang, Ahli: Diakui Menkumham Tidak Ada Perbaikan

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan bahwa pemerintah bisa dijerat pasal 188 KUHP

13 September 2021 05:26 WIB

Penjara
Penjara Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan bahwa pemerintah bisa ditunutut terkait insiden kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Pasalnya, kata dia, pemerintah telah mengabaikan kondisi lapas yang tidak layak huni semenjak bertahun-tahun silam.

"Orang yang tidak mengambil kebijakan untuk selesaikan masalah ini juga harus dituntut secara pidana dalam konteks ini," kata Hussein dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (12/9/2021).

Hussein mengatakan bahwa pemerintah bisa dijerat pasal 188 KUHP. Dimana dalam pasal tersebut, mencantumkan bahwa kealpaan, kesalahan yang menyebabkan kebakaran, sehingga timbul bahaya bagi orang lain dan bahkan hilangnya nyawa dapat dikenakan pidana.


Pinangki Belum Dieksekusi di Lapas, Kajari Alasan Ada Urusan Teknis

Ia mengatakan pemerintah telah mengakui sendiri instalasi listrik di Lapas Tangerang belum dibenahi sejak berdiri pada tahun 1972. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah cenderung mengabaikan kondisi lapas.

"Mereka padahal melihat, memantau, mengatur itu, membiaya itu, itu juga harus dilihat sebagai sebuah kesalahan," ujarnya.

"Khususnya Lapas Tangerang, selama berpuluh-puluh tahun, itu justru diakui sendiri oleh Menkumham dengan dia katakan bahwa tidak ada perbaikan signifikan, kecuali penambahan daya," lanjutnya.

 

Soal Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Serahkan ke Polri, Nggak Usah Berspekulasi

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati