logo


Tolak Amandemen UUD 1945, PA 212 Ancam Kepung Gedung MPR

PA 212 lebih menolak lagi jika amandemen UUD 1945 hanya untuk memperpanjang jabatan presiden.

1 September 2021 21:00 WIB

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.
Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM – PA 212 menolak keras amandemen UUD 1945. Bila hal ini terjadi, PA 212 bakal mengepung gedung DPR/MPR.

"Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan," ujar Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu (1/9).

Slamet menegaskan pihaknya tetap menolak amandemen UUD 1945 meski sebatas memasukkan Poin-Poin Haluan Negara (PPHN). Terlebih jika arahnya untuk memperpanjang jabatan presiden.


Sebut Tak Ada Urgensi untuk Amandemen, Demokrat: Konstitusi Saat Ini Sudah Tepat

"Ya kami menolak lah, apalagi kalau amendemen-nya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode kami lebih menolak," tegasnya.

Diketahui, wacana amandemen UUD 1945 dicetuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurutnya, amandemen perlu dilakukan untuk menambah kewenangan MPR merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Tak lama kemudian, wacana Bamsoet itu justru melebar ke isu penambahan masa jabatan presiden yang ditolak oleh sejumlah pihak.

Wacana Presiden Tiga Periode, PB HMI : Awas Amandemen UUD Celah Pintu Masuk

Halaman: 
Penulis : Iskandar