JAKARTA, JITUNEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

"ICW berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait polemik kekisruhan di tubuh KPK. Bagi ICW, satu-satunya solusi yang ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengikuti rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM dengan melantik 57 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Sabtu (28/8).

Kurnia menilai KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak menuruti instruksi presiden dan tidak mematuhi rekomendasi Mahkamah Konstitusi.

Minta Jokowi Tak Ditarik-tarik di Polemik TWK KPK, Moeldoko: Langkah KPK Sesuai Keinginan Presiden

"Hal ini akan menjadi pembuktian terhadap konsistensi Presiden saat pertengahan Mei lalu mengungkapkan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK," kata Kurnia.

Seperti diketahui, hasil TWK KPK menyatakan bahwa 57 pegawai hingga saat ini tidak bisa menjadi ASN karena dianggap terlalu merah. Para pegawai yang tidak lulus TWK melaporkan tes mereka ke sejumlah lembaga seperti Ombudsman dan Komnas HAM.

Jokowi Dipuji-puji Ketum Parpol, Pengamat: Support Moral dan Politik

• 1