logo


Kritik Pidato Kenegaraan Jokowi, KontraS: Hanya Lips Service Demi Jaga Kebebasan Sipil

KontraS menilai pemerintah tidak mencatat kemajuan penegakan HAM dalam waktu satu tahun terakhir.

17 Agustus 2021 06:30 WIB

Presiden Jokowi pada saat Sidang Tahunan MPR RI
Presiden Jokowi pada saat Sidang Tahunan MPR RI Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti mengkritik pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021). Menurutnya, pernyataan Jokowi dalam pidato tersebut menunjukkan bahwa pemerintah semakin tidak mempedulikan hak asasi manusia (HAM).

Ia lantas menyoroti pernyataan Jokowi yang mengapresiasi DPR karena telah berhasil mengesahkan UU Cipta Kerja. Padahal, menurutnya pengesahan UU tersebut telah cacat prosedur.

"Padahal secara formil penyusunan Omnibus Law tersebut sangat problematis dan tidak partisipatif," kata Fatia seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (16/8/2021).


Pemerintah Dibanjiri Kritik, Jokowi: Selalu Kita Jawab dengan Pemenuhan Tanggung Jawab

Fatiya juga menyoroti pernyataan Jokowi yang mendorong investasi besar-besaran. Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi pada meningkatnya kasus pelanggaran HAM. Ia menilai pemerintah tidak mencatat kemajuan penegakan HAM dalam waktu satu tahun terakhir.

"Pada akhirnya, KontraS melihat bahwa pidato Presiden Joko Widodo hanya lips service semata dalam menjaga kebebasan sipil," lanjutnya.

Jokowi Tak Singgung Korupsi di Pidato Kenegaraan, ICW: Ini Gambarkan Kekeliruan Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati