logo


Kunjungi Kepri, Menko PMK Tekankan Lagi Kualitas Beras Bansos

Jangan sampai masyarakat menerima beras yang tidak layak.

13 Agustus 2021 07:06 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy pantau stok beras bansos
Menko PMK Muhadjir Effendy pantau stok beras bansos kemenkopmk.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kepulauan Riau (Kepri) pada Kamis (12/8). Dalam kunjungan kerjanya, ia melihat langsung kondisi ketersediaan stok beras di Gudang Bulog GBB, Kota Piring, Tanjung Pinang.

Berdasarkan hasil pantauannya, ia menyebut stok beras yang ada di Gudang Bulog tersebut masih layak konsumsi. Namun nantinya akan dibuka dan disortir kembali untuk membagi beras ke dalam karung plastik berukuran 5 kg yang akan dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sudah bagus, masih layak. Tapi saya pesan harus hati-hati, jangan sampai beras yang tidak layak dibagikan kepada masyarakat. Nanti Pak Gubernur pasti akan ikut mengawasi," ujar Muhadjir dalam kunjungan yang didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad.


Beras Bansos Menggumpal dan Banyak Kutu, Menko PMK: Mungkin Karena Kena Hujan

Menko PMK juga meminta agar keluhan dari masyarakat terhadap bantuan beras yang diterima apabila tidak sesuai standar kualitas harus segera ditanggapi secepatnya. Di samping oleh Bulog sebagai penyedia, juga oleh PT Pos sebagai transporter.

"Yang dibagikan kepada masyarakat ini harus beras medium. Ada intervalnya, medium batas atas dan batas bawah. Selama itu masih di dalam kriteria medium, ya itu beras yang layak diberikan sebagai bantuan sembako dalam rangka PPKM," tegasnya.

Selain harus berkualitas medium, Menko PMK mengimbau agar beras yang akan dibagikan kepada masyarakat atau KPM merupakan beras produksi lokal. Mengingat Kepri bukanlah daerah penghasil padi atau beras berskala besar, menurutnya, pasokan beras dapat mengambil dari daerah lain.

Muhadjir mengungkap sejumlah daerah yang belum lama dikunjungi dalam rangka pengecekan bansos seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur rata-rata saat ini sedang mengalami surplus beras.

"Tadi juga sudah saya minta sesuai dengan kebijakan pemerintah, beras yang dibagikan adalah beras lokal. Pengertian lokal itu bukan berarti harus dari Kepri. Kalau Kepri defisit karena memang bukan daerah produksi beras, bisa beras produksi lokal dari daerah lain, terutama daerah-daerah yang mengalami surplus beras," tuturnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Tanjung Pinang Parluhutan Siregar menjelaskan saat ini stok beras riil yang ada di Gudang Bulog GBB, Kota Piring, Tanjung Pinang, sebanyak 500 ton. Akan tetapi, ditambah dengan yang masih dalam proses bongkar dan dalam perjalanan secara total berjumlah hingga 2.000 ton.

"Untuk stok Kepri, Natuna, langsung dari Jakarta. Untuk di Tanjung Pinang, Anambas, dan Lingga itu dari sini semua," katanya.

Sedangkan, untuk proses penyaluran beras bansos di Kepri sudah 100% pada tahap pertama dan tahap kedua sudah berjalan 34% untuk program bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sesuai target penyaluran bansos akan selesai paling lambat 20 Agustus mendatang.

"Tapi kalau melihat percepatan penyalurannya seperti ini saya kira di bawah tanggal 20 bisa, kecuali ada kondisi-kondisi alam. Kalau di daratan umumnya hampir tidak ada (kendala), hanya kebetulan karena Kepri ini daerah kepulauan dan sekarang sedang musim angin selatan itu lebih kuatnya di siang hari. Tapi itu bisa diatasi lah nanti pendistribusiannya oleh teman-teman dari PT Pos," pungkasnya.

Revitalisasi Desa Pantai

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga mengunjungi Kelurahan Tanjung Unggat, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Selain memastikan bansos diterima dengan baik oleh KPM, ia pun berkoordinasi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma untuk menindaklanjuti kondisi pemukiman yang berlokasi di atas tepian air laut tersebut agar dapat direvitalisasi.

Sebagai gambaran, rumah-rumah di sana rata-rata kondisinya kurang layak ditinggali. Rumah-rumah yang mayoritas dibangun dari kayu itu berada di atas tepian air laut dengan banyak sampah di bawahnya, ironisnya kebanyakan juga tinggal di sana dengan sistem sewa pertahun dan bukan hak milik masyarakat.

"Nanti saya juga akan bicarakan ini dengan Pak Menteri PUPR, termasuk masalah kepemilikan lahannya ini agar mereka bisa hidup di tempat yang lebih layak," tandas Muhadjir.

Heran Jokowi Turun Langsung Bagikan Sembako, PAN: Presiden kan Punya Banyak Pembantu

Halaman: 
Penulis : Iskandar