logo


MAKI Resmi Gugat Puan ke PTUN soal Seleksi BPK, PDIP: Jangan Ada Intervensi

Masinton mengatakan bahwa PTUN akan mempertimbangkan kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI

11 Agustus 2021 06:30 WIB

Masinton Pasaribu.
Masinton Pasaribu. Instagram @masinton

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani ke Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkat seleksi calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

MAKI mempermasalahkan surat Ketua DPR nomor PW/09428/DPR/RI/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD tentang penyampaian nama-nama calon anggota BPK. Mereka menyebut ada dua nama yang diduga tidak memenuhi syarat.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta agar MAKI tidak mengintervensi proses seleksi anggota BPK. Ia menegaskan bahwa komisinya masih akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan sebelum memilih anggota BPK.


Puan Maharani Digugat MAKI, PDIP: Lebih Baik Seperti Ini Ketimbang Kita Ribut di Ruang Publik

"Jadi kami minta supaya biar proses ini berjalan tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi, dan tentu DPR bersama DPD RI akan memberikan yang terbaik siapa nanti yang akan menduduki jabatan sebagai anggota BPK RI tersebut," kata Masinton dalam keterangan resminya, Selasa (10/8/2021).

Masinton mengatakan bahwa PTUN akan mempertimbangkan kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI. Ia pun menegaskan bahwa Puan sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

"PTUN Jakarta akan mempertimbangkan tugas dan fungsi Puan Maharani sebaga Ketua DPR RI. Namun perlu diketahui, Mbak Puan sebagi Ketua DPR RI kapasitasnya adalah menjalankan fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, dua UU yaitu UU BPK," tandasnya.

Warga Gugat Jokowi ke PTUN soal PPKM, KSP: Tidak Ada Kriteria Hukumnya, Saya Yakin Ditolak

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati