logo


Warga Gugat Jokowi ke PTUN soal PPKM, KSP: Tidak Ada Kriteria Hukumnya, Saya Yakin Ditolak

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa gugatan tersebut merupakan hak konstitusi setiap warga Indonesia

11 Agustus 2021 05:00 WIB

Ade Irfan Pulungan
Ade Irfan Pulungan kompas

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Seorang pedagang angkringan bernama Muhammad Aslam menggugat Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dengan nomor terdaftar 188/G/TF/2021/PTUN.JKT tertanggal Senin (10/8/2021).

Aslam meminta majelis hakim agar Jokowi membatalkan kebijakan PPKM. Ia menyebut PPKM tidak sesuai dengan pembatasan kegiatan yang tercantum dalam UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ia pun meminta ganti rugi akibat penerapan PPKM yang dihitung dengan pendapatan Rp 300 ribu di hari biasa dan Rp 1 juta di akhir pekan terhitung sejak diberlakukannya PPKM pada tanggal 3 Juli 2021 yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa gugatan tersebut merupakan hak konstitusi setiap warga Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa hakim juga berhak memeriksa gugatan tersebut apakah ada urgensinya atau tidak.


Kasus Covid-19 Menurun, Apa Alasan Pemerintah Tetap Terapkan PPKM?

"Itu kan hak konstitusi setiap warga negara, namun dalam hak konstitusi itu kan pasti akan dilihat alasan dan urgensinya. Tentu akan dilihat alasan-alasan apa orang itu mengajukan gugatan atau melaporkan tentang peristiwa hukum yang ada, apakah dia menjadi pihak yang dirugikan atau tidak," kata Ade seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (11/8/2021).

PPKM Diperpanjang, Moeldoko: Kita Sabar Sebentar Beberapa Minggu

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati