logo


Target Vaksinasi Belum Maksimal, PDIP Sarankan Polri Ambil Alih Tanggung Jawab

jumlah penduduk yang dinyatakan telah menerima vaksinasi masih sangat sedikit dan jauh dari harapan.

6 Agustus 2021 13:52 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak 13 Januari 2021, namun hingga saat ini jumlah penduduk yang dinyatakan telah menerima vaksinasi masih sangat sedikit dan jauh dari harapan.            

Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang menyarankan agar program vaksinasi yang selama ini berlangsung dibawah koordinasi Pemprov dan atau Pemerintah Daerah (Pemda) sebaiknya dialihkan dan diberikan tanggung jawab kepada Kepolisian Republik Indonesia.

"Untuk mendorong terjadinya percepatan vaksinasi yang merata, sudah seharusnya Pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap program vaksinasi kita yang sudah berlangsung hampir tujuh bulan ini. Saran saya, sebaiknya program vaksinasi ini diberikan menjadi tanggung jawab Polri saja sebagai pelaksana atau eksekutor. Jangan lagi Pemerintah Provinsi," ujarnya di Jakarta, Jumat (6/8/2021).


Puan Kian Keras Kritik Pemerintah, PDIP Bela: Tak Ada Kaitannya dengan Nyapres!

Hal itu diungkapkannya, mengingat saat ini sejumlah Pemda mengeluhkan berbagai kendala yang dihadapi dalam percepatan vaksinasi di daerah masing-masing, seperti kekuatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing.

Serta kendala ketersediaan stok vaksin dari Pemerintahan Pusat karena sistem data stok vaksin yang tidak valid dan masih adanya keengganan warga untuk divaksin serta kendala non tekhnis lainnya.

"Artinya Pemerintah Pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan," ungkapnya.

Sementara dengan perubahan strategi, melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, Junimart meyakini, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib dan tepat sasaran dibandingkan dengan yang terjadi selama ini serta lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.

"Dengan menjadikan lembaga Polri garda terdepan sebagai pelaku, pelaksana vaksin yang bisa berkoordinasi, membangun komunikasi dari tingkat Provinsi bahkan sampai ke pedesaan. Tentunya kerumunan dalam rangka vaksin tidak akan terjadi, bila dilakukan dengan cara jemput bola untuk vaksin hingga ke desa," jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap melalui wacana pengalihan tersebut. Pemerintah Pusat melalui Kordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan, sesegera mungkin melakukan perubahan strategi dengan menunjuk Polri sebagai eksekutor dan penyelenggara program vaksinasi hingga ke tingkat desa-desa

"Menurut saya, ini strategi percepatan vaksinasi yang tertata dan terarah tepat sasaran. Pemerintah Pusat dalam hal ini Koordinator PPKM, atas ijin Presiden membuat MOU dengan Kapolri tentang masa waktu target selesainya vaksinasi menyeluruh. Dan tentunya Polri harus membuat laporan resmi soal pertanggungjawaban hasil kerja khusus ini," tegasnya.

Selain itu dirinya juga menegaskan, pengalihan penyelenggaraan vaksinasi dari Pemda kepada Polri tentunya harus dilakukan dengan pengalihan anggaran termasuk refocusing yang mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat kepada Polri.      

Sementara terhadap pencapaian vaksinasi penduduk Indonesia saat ini, Junimart menilainya sebagai hasil dari program yang kurang cermat. Yakni sebagaimana tertuang pada laporan Kementerian Kesehatan yang menyatakan, hingga Selasa 3 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB, jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua baru mencapai 21.436.908 orang atau 10,29 persen. Dan untuk jumlah penduduk yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 48.106.208 orang atau 23,10 persen.

"Kita lihat hasilnya seperti apa sekarang? dimana-mana Pemda teriak, pencapaian vaksinasi seperti apa kondisinya? Ini namanya program yang tidak cerdas dan tidak cermat. Belum lagi jumlah penduduk yang menjadi target sasaran vaksinasi oleh Pemerintah sebanyak 208.265.720 orang," pungkasnya.

Dukung Seruan PP Muhammadiyah, PDIP Ungkap Cara Lawan 'Politisi Ikan Lele'

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar