logo


Tanggapi Istana soal Pengecatan Pesawat, Demokrat: Kalau Tidak Dicat Bahayakan Nyawa Presiden?

Demokrat sebut pemerintah tidak memiliki prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19.

4 Agustus 2021 07:43 WIB

Herzaky Mahendra Putra
Herzaky Mahendra Putra Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Stafsus Mensesneg Faldo Maldini yang meminta pengecatan ulang pesawat kepresidenan tidak dipolitisasi. Menurutnya, pemerintah tidak memilik prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Bagi Partai Demokrat, pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi COVID-19 ini prioritas atau tidak, ya? Apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini atau tidak? Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai?" kata Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Herzaky lantas menyindir pemerintah yang memiliki utang yang banyak. Ia menyebut pemerintah mempunyai anggaran yang terbatas untuk penanganan Covid-19, namun anggaran justru digunakan untuk proyek yang menurutnya tidak penting.


Elektabilitas Demokrat-PKS Tinggi, Oposisi Makin Kuat Jelang Pilpres 2024

"Pemerintah kan anggarannya terbatas, utangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," ucapnya.

Ia juga menanggapi pernyataan pihak istana yang menyebut anggaran pengecatan pesawat kepresidenan sudah dialokasikan sejak tahun 2019. Ia berpendapat seharusnya anggaran direalokasikan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indnesia.

"Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan punya road map jelas dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU No 2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi COVID-19," pungkasnya.

Demokrat Protes Pesawat Presiden Dicat Merah, PKB: Lebih Baik Cat Peringkat Pandemi!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati