logo


Luncurkan Layanan SIMBG, Kementerian PUPR: Untuk Mempersingkat Birokrasi

Layanan SIMBG digunakan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) secara daring

31 Juli 2021 11:59 WIB

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat peluncuran layanan SIMBG, Jumat (30/7/2021).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat peluncuran layanan SIMBG, Jumat (30/7/2021). Kementerian PUPR

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan layanan berbasis web Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). Layanan tersebut, kata dia digunakan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) secara daring. Selain itu, SIMBG diharapkan memberi kemudahan masyarakat dalam menjalankan usaha.

"Layanan yang dihasilkan diharapkan dapat mengusung semangat UU Cipta Kerja yang selanjutnya dirinci oleh Peraturan Pemerintah (PP) 16/2021, dalam hal kemudahan perizinan, kejelasan prosedur layanan dan mempersingkat birokrasi," kata Diana dalam acara peluncuran SIMBG secara daring, Jumat (30/7/2021).

Diana mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota diharuskan menggunakan SIMBG dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung untuk mendukung upaya kemudahan, transparansi, dan peningkatan layanan publik menjadi lebih baik.

"Setiap masyarakat dapat mengajukan PBG dan SLF secara online, dengan prosedur yang pasti, ketentuan dokumen dan waktu yang standar di seluruh wilayah Republik Indonesia," ujar Diana.

"Memberikan kejelasan prosedur layanan yang standar dari Sabang hingga Merauke, dengan standar teknis di seluruh Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Diana mengatakan bahwa SIMBG akan meningkatkan kecepatan waktu layanan, dengan maksimum waktu pelayanan 28 hari pemohon wajib mendapatkan jawaban atas permohonan PBG.


Rampung November 2021, Kementerian PUPR Bangun 185 Huntap Risha untuk Masyarakat Terdampak Banjir Bima

"Sementara untuk bangunan sederhana seperti rumah tinggal tunggal (hunian sederhana) sudah harus bisa hanya 3 hari dengan catatan dokumen yang dibutuhkan lengkap semua. Saya harap Pemerintah Daerah bisa bekerja sama untuk menerapkan penyederhanaan ini lewat penerapan SIMBG," tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa layanan SIMBG juga mendukung transparansi biaya Retribusi PBG, melalui fitur hitung mandiri retribusi PBG. "Saya minta Pemerintah Daerah menyesuaikan peraturan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung bukan IMB lagi," pesannya.

Diketahui, Layanan SIMBG dapat diakses melalui http://simbg.pu.go.id dengan layanan yang mencakup Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG, SLF, SBKBG), Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, Basis Data Tim Profesi Ahli (TPA), dan Lisensi Arsitek.

Rampung Desember 2021, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan PLBN Sei Pancang di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati