logo


Vonis Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, PKS: Dagelan Hukum Kembali Terjadi

Djoko merupakan buron kasus hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

30 Juli 2021 14:33 WIB

Terdakwa kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra
Terdakwa kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra ANTARA FOTO/Maha Eka Swasta

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya banding Djoko S Tjandra. Dia menerima potongan hukuman, dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara. Djoko merupakan buron kasus hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera menyebut bahwa ‘dagelan hukum’ kembali terjadi di depan publik.

Menurutnya langkah Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman Djoko Djandra dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun penjara telah mencederai keadilan masyarakat.


Divonis 4 Tahun Penjara Akibat Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon: Saya Lebih Baik Mati...

“Dan bukan tidak mungkin dapat menghilangkan efek jera bagi pelaku korupsi, keprihatinan kita bersama,” ujar Mardani di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Mardani menilai fenomena ini dapat menimbulkan anggapan matinya gerakan antikorupsi.

“Selain KPK yang sedang mengendur, aspek implementasi semangat antikorupsi dalam hal hukuman juga kian mundur. Ketika itu saya mengapresiasi penangkapan yang bersangkutan, banyak pelajaran penting yang bisa diambil seperti rangkaian proses penanganan,” tuturnya.

Anggota DPR RI ini menyebut bahwa kasus Djoko Tjandra merupakan masalah extraordinary, dimana banyak pihak berharap sejumlah penjahat/koruptor lain yang kabur dari Indonesia termasuk yang buron di dalam negeri harus dikejar dan diungkap.

“Namun ‘ending’ dari kasus ini secara tidak langsung menjadi potret amburadulnya hukum di negeri kita,” katanya.

Menurut Mardani, jika kejadian seperti ini terus berulang maka sistem penegakan hukum bisa rusak.

Hal ini juga akan turut melunturkan wibawa aparat penegak hukum di tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting sensitivitas keadilan bagi masyarakat.

“Jangan sampai kasus ini menunjukkan amburadulnya penataan negara kita dari level rendah sampai level tertinggi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, bisa dibilang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia,” kata Mardani.

“Sulit diterima jika para pengadil memberikan hukuman ringan kepada pelakunya, apalagi jika melibatkan penegak hukum. Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya,” tegas Mardani.

Tak Ada Fakta Baru yang Terungkap, Jaksa Tutup Kasus Djoko Tjandra

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar