logo


Dukung Proses Hukum Oknum PM Penginjak Warga Papua, Pakar: Bisa Dikenakan Pasal 351 KUHP

Itu termasuk tindakan yang arogan dan tidak dapat dibenarkan.

28 Juli 2021 09:33 WIB

Rakyat Papua
Rakyat Papua Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menegaskan bahwa tindakan dua anggota Polisi Militer Angkatan Udara yang menginjak leher warga Papua tidak dapat dibenarkan. Sebab, hal itu mengarah pada tindakan arogan.

"Itu termasuk tindakan yang arogan dan tidak dapat dibenarkan. Seharusnya dua oknum PM tersebut mengedepankan langkah persuasif dan komunikatif," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (28/7/2021).

"Saya kira tidak perlu menggunakan kekerasan, terlebih pada masalah-masalah ringan. Apalagi ini menyangkut Papua yang sangat rentan isunya dimanfaatkan oknum tertentu," imbuhnya.


Tingkatkan Pemerataan, Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

Ia juga mengapresiasi dengan ketegasan Panglima TNI yang menegaskan dua oknum PM tersebut akan diberi hukuman. Menurutnya, sanksi tegas perlu diberikan agar menjadi pelajaran bagi anggota lain.

"Bahwa TNI merupakan pelayan masyarakat. Jangan sampai justeru mendapat stigma buruk karena tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Membawa kasus itu ke ranah hukum sangat tepat," ucapnya.

Suparji menilai bahwa menginjak kepala merupakan kategori penganiayaan. Maka, ia berpendapat dua oknum itu bisa dikenakan pasal 351 KUHP.

"Menginjak leher atau kepala bisa dikategorikan penganiayaan sebagaimana dkatur dalam pasal 351 KUHP. Kita berharap hal serupa tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Atas terjadinya peristiwa tersebut, diharapkan semua pihak dapat menahan diri dan menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Dan supaya ada penyelesaian yang tuntas dan komprehensif, perlu dilakukan penelusuran terhadap akar permasalahannya," tukasnya.

Tegas! Pangllima Proses Hukum Oknum TNI AU yang Injak Kepala Warga di Papua

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar