logo


Politisi Republikan Bisa Gagalkan Kesepakatan Joe Biden-Merkel soal Nord Stream 2

Dengan kebijakan CAATSA, presiden AS wajib meminta ijin dari Kongres sebelum mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia

25 Juli 2021 14:30 WIB

Proyek Nord Stream 2
Proyek Nord Stream 2 istimewa

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Meski Presiden AS Joe Biden sudah berhasil mencapai kesepakatan dengan pemerintah Jerman terkait penyelesaian proyek jalur pipa gas Nord Stream 2 tanpa adanya sanksi tambahan, namun para politisi Partai Republikan yang duduk di Kongres masih dapat menggagalkan kesepakatan tersebut dan menjatuhkan sanksi lanjutan terhadap pihak operator jalur pipa gas tersebut. Hal itu disampaikan oleh Eli Lake, seorang kolumnis Bloomberg.

Eli juga menilai sikap yang ditunjukkan oleh Joe Biden terhadap Putin tidak setegas Donald Trump yang selama ini menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek jalur pipa yang akan membawa gas alam Rusia ke Jerman tersebut.

Eli mengatakan bahwa tokoh-tokoh Republikan yang saat ini masih mendukung rencana Donald Trump dalam menghentikan proyek Nord Stream 2 kemungkinan akan berupaya menggagalkan kesepakatan yang sudah dicapai oleh Joe Biden dengan Jerman melalui kebijakan sanksi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). UU tersebut sudah dikeluarkan pada tahun 2017 lalu sebagai sebuah kebijakan untuk mencegah Donald Trump mencabut sanksi anti-Rusia. Dengan diberlakukannya UU tersebut, Presiden AS wajib meminta perijinan dari Kongres jika ia berniat untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia.


Washington Bakal Sesali Keputusan Penarikan Keluar Pasukan AS dari Afghanistan

Kolumnis Bloomberg tersebut mencatat bahwa di tahun 2019 dan 2020, Senator Republikan asal Texas, Ted Cruz, secara spesifik menggunakan kebijakan CAATSA untuk menjatuhkan sanksi terhadap Nord Stream 2. Kini, salah satu anggota Parlemen lainnya, Senator Pat Toomey juga tengah mempertimbangkan kebijakan tersebut untuk menggagalkan kesepakatan Joe Biden dengan pemerintah Jerman.

"Terlepas dari pilihan kebijakan salah yang sudah diambil oleh pemerintahan Biden, presiden masih memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum yang ada [...] dan memberikan sanksi kepada Nord Stream II AG," kata Toomey.

Seperti diketahui, Joe Biden pada pekan lalu sudah bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, dimana keduanya membahas mengenai kelanjutan proyek Nord Stream 2, dimana pada kesempatan tersebut kedua pemimpin sepakat untuk mengakhiri sanksi AS yang sebelumnya sudah dijatuhkan terhadap perusahaan-perusahaan Eropa dan Rusia yang terlibat dalam proyek pembangunan jalur pipa gas tersebut.

Tetap Netral, Pakistan Tingkatkan Penjagaan Keamanan Wilayah Perbatasan dengan Afghanistan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia