logo


Tolak Sanksi 3 Bulan Penjara bagi Pelanggar Prokes, PDIP: Tidak Humanis, Mereka Melanggar karena Masalah Perut

Tina menyarankan kepada Pemprov DKI agar memberi sanski kerja sosial dengan durasi yang panjang daripada sebelumnya.

23 Juli 2021 08:25 WIB

Tina Toon
Tina Toon Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Agustina Hermanto alias Tina Toon menolak usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberi sanksi 3 bulan kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, sanski tersebut tidak elok dan tidak humanis.

"Pendekatan perubahan untuk pidana setelah sanski denda, saya menolak, karena di saat kondisi kita seperti ini sangat tidak elok dan juga tidak humanis untuk kita menghukum saudara-saudara kita yang memang melanggar juga terkadang karena masalah perut," kata Tina Toon dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamis (22/7/2021).

Tina meminta agar Pemprov DKI mengkaji ulang pasal pidana dalam revisi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.


Ragu Satpol PP DKI Usut Pelanggar Prokes, NasDem: Sudah Mampu Hadapi Kondisi Extra Ordinary?

Lebih lanjut, Tina menyarankan kepada Pemprov DKI agar memberi sanski kerja sosial dengan durasi yang panjang daripada sebelumnya.

"Sekarang (sanksi) kerja sosial hanya beberapa jam. Mungkin bisa ditambahkan kerja sosial yang lebih lama. Misalnya, jadi petugas PPSU semetara," ujarnya.

Isu Kartel Kremasi Bikin Warga Susah, Polisi: Kita Sudah Panggil Yayasan, Masih Tahap Pendalaman

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati