logo


Soal Sanksi Pidana bagi Pelanggar Prokes, Gerindra: Sangat Tidak Layak

Pemprov DKI Jakarta menambah sanksi 3 bulan penjara bagi pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali melanggar

22 Juli 2021 10:45 WIB

Habiburokhman
Habiburokhman Twitter @habiburokhman

Habiburokhman menilai bahwa pelanggar Perda Covid-19 tidak layak dipidana penjara karena bukan kriminal. Menurutnya, sanksi yang tepat adalah denda.

"Secara umum pelanggar prokes sangat tidak layak dipidana penjara karena pada dasarnya mereka bukan kriminal atau penjahat yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Sanksi yang ideal bagi pelanggar prokes ya sanksi administrasi atau denda," katanya.

Habiburokhman menyarankan untuk memaksimalkan edukasi tentang kesadaran disiplin prokes.


Ingatkan Kluster Keluarga, Jokowi: Kuncinya Pakai Masker

"Kami sarankan daripada memasukkan ancaman pidana penjara, pemerintah provinsi terkait lebih baik memaksimalkan edukasi dan pendekatan persuasive. Harus dibangun kesadaran bahwa kepatuhan terhadap prokes adalah untuk kepentingan kita bersama," katanya.

Sebelumnya, melalui draf perubahan atas Perda Corona DKI terdapat tambahan dua pasal sanksi pidana yaitu Pasal 32A dan 32B.

Pasal 32A ayat 1 menyebutkan setiap orang yang mengulangi perbuatan tak bermasker terancam pidana sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Masih dalam pasal yang sama, sanksi kurungan juga berlaku bagi unit usaha yang kembali mengulang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Sebut Gaji Nakes di Inggris Naik 3%, Fadli Zon: Di Sini Masih Banyak Insentif Nakes Belum Dibayar

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata