logo


Peringatan Wapres soal Iduladha: Jangan Sampai Jadi Klaster Penularan Covid

Maruf mengatakan semua ormas Islam bertanggung jawab untuk mencegah klaster penularan Covid-19.

19 Juli 2021 07:30 WIB

KH Ma\'ruf Amin
KH Ma'ruf Amin Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hari Raya Iduladha 1442 Hijriah diharapkan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan terkait pelaksanaan Iduladha di tengah pandemi.

“Semua sepakat bahwasannya jangan sampai penyelenggaraan Iduladha menjadi klaster baru yang menambah semakin tingginya tingkat penularan (virus corona),” ujar Maruf dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Minggu (18/7).

Maruf mengatakan semua ormas Islam bertanggung jawab untuk mencegah klaster penularan Covid-19. Dia menyebut semua ormas Islam, MUI serta pemerintah setuju untuk membuat pernyataan bersama dalam bersikap menghadapi pandemi.


MUI Larang Salat Idul Adha saat PPKM Darurat, Denny Darko: Kalau Tidak Percaya Mereka, Kita Percaya Siapa?

Salah satu sikapnya yakni, pelaksanaan Iduladha 1442 H harus menaati protokol kesehatan. Maruf juga meminta masyarakat melaksanakan salat Iduladha di rumah, tidak perlu ke masjid atau lapangan.

“Begitu juga untuk penyembelihan hewan kurban. Itu supaya dilakukan melalui rumah pemotongan hewan dan dibagikan dari rumah ke rumah,” tuntasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menolak salah satu aturan yang termuat dalam kebijakan PPKM Darurat, yakni peniadaan kegiatan ibadah di masjid atau musala.

Penolakan itu tertuang dalam Maklumat, Taujihat, Dan Tausiyah MUI Sumatera Barat Nomor 003/MUI-SB/VII/2021 yang ditandatangani oleh Ketum MUI Sumbar Gusrizal Gazahar dan Sekretaris Umum Zulfan.

"Peniadaan kegiatan ibadah di rumah ibadah (masjid/surau/musala) tidak bisa disetujui dan diterima sebagai landasan kebijakan di Sumatera Barat karena kecilnya potensi terjadinya 'kerumunan' tersebut," bunyi Maklumat MUI Sumbar, dilansir dari situs resmi MUI Sumbar.

MUI Sumbar menilai kegiatan ibadah tidak bisa dipandang sebagai penghalang penanganan Covid-19.

MUI Sumbar lantas menilai perizinan bagi tempat-tempat lain untuk buka saat PPKM Darurat membuktikan kebijakan pemerintah tidak konsisten. Padahal, tempat itu lebih berpotensi menjadi penularan Covid.

"Bila peniadaan kegiatan ibadah tetap dipaksakan, maka akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, khususnya umat Islam terhadap usaha pengendalian wabah Covid-19," bunyi Maklumat tersebut.

Kritik Pemerintah soal Penanganan Covid, Novel PA 212: Malah Dijadikan Ajang Bisnis dan Korupsi Bansos

Halaman: 
Penulis : Iskandar