logo


ICW Sebut Edhy Prabowo Pantas Divonis 20 Tahun Penjara

Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap terkait ekspor benur

16 Juli 2021 14:00 WIB

Kurnia Ramadhana
Kurnia Ramadhana Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap terkait ekspor benur. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Edhy harusnya divonis 20 tahun penjara.

"Patut untuk diingat, saat melakukan praktik korupsi Edhy sedang mengemban status sebagai pejabat publik, sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP seharusnya dikenakan pemberatan hukuman. Tidak cukup di situ, kejahatan tersebut juga dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Jadi, bagi ICW, Edhy sangat pantas untuk diganjar vonis maksimal, setidaknya 20 tahun penjara," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Jumat (16/7).

Menurutnya, dicabutnya hak politik Edhy terasa amat ringan. Menurut Kurnia lebih baik hukuman Edhy ditambah 5 tahun penjara.


Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

"Pencabutan hak politik itu pun terasa amat ringan, mestinya pidana tambahan itu dapat diperberat hingga 5 tahun lamanya," sebutnya.

Kurnia menyebut putusan tersebut menggambarkan bahwa keputusan hakim tidak menunjukkan keadilan.

"Putusan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang baru saja dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggambarkan kepada publik betapa lembaga kekuasaan kehakiman dan penegak hukum benar-benar tidak lagi bisa diandalkan untuk memperjuangkan keadilan," kata Kurnia.

"Sebab, baik KPK maupun majelis hakim, sama-sama memiliki keinginan untuk memperingan hukuman koruptor. Sebagaimana diketahui, hukuman 5 tahun penjara itu serupa dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK," tambahnya.

Kurnia mengatakan bahwa sesuai pasal yang berlaku, Edhy mendapat hukuman minimal 4 tahun penjara.

"Logika putusan itu jelas keliru, sebab, hakim membenarkan penerimaan sebesar Rp 24,6 miliar ditambah USD 77 ribu, namun kenapa justru vonisnya sangat ringan? Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jerat pidana penjara minimal kepada koruptor adalah 4 tahun penjara," katanya.

"Maka dari itu, vonis Edhy hanya satu tahun di atas minimal hukuman berdasarkan ketentuan tersebut. Putusan itu dapat dianggap benar jika Edhy hanya menerima puluhan juta rupiah dari para pemberi suap dan menyandang status sebagai justice collaborator, namun ini berbeda, yang ia korup mencapai puluhan miliar rupiah dan hingga sekarang tidak kunjung mengakui perbuatannya," sambungnya.

 

Divonis 5 Tahun Bui, Edhy Prabowo Ngaku Sedih

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata