logo


Kritik Vaksin Covid-19 Berbayar di RI, WHO: Dapat Timbulkan Masalah Etika

Diperlukan akselerasi vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal.

16 Juli 2021 07:30 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes Nomor 19 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.

Salah satu isi beleid tersebut mengatur vaksinasi gotong royong boleh dilakukan secara individu, yang artinya bisa dibeli sendiri di klinik khusus yang menyediakan vaksin perorangan.

Namun, kebijakan vaksin berbayar itu dikritik oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).


Susi Sindir Luhut soal Covid Tak Terkendali, Ferdinand: Virus Covid itu Ibarat Badai

Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand mengatakan mekanisme vaksin berbayar di masa pandemi bisa memunculkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.

Padahal, diperlukan akselerasi vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses vaksinasi. Pembayaran apa pun bentuknya dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7).

Ann juga mengingatkan ada dosis COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dan lembaga lainnya.

Dengan begitu, mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20% dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX.

"Tentu saja ada dana pengiriman lain yang biayanya juga dalam pengiriman; ini adalah per diem, transportasi, logistik, peralatan rantai dingin. Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, bank dunia dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX," jelas Ann.

"Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak untuk mengakses vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," tandasnya.

Blusukan ke Jakut Malam Hari, Jokowi Bagikan Paket Sembako dan Obat

Halaman: 
Penulis : Iskandar