logo


Pemenjaraan Terhadap PKL Adalah Bentuk Tumpulnya Kemanusiaan Pemerintah

Pada posisi ini, sebenarnya masyarakat dihadapkan pada dilema yang cukup serius

15 Juli 2021 22:10 WIB

Ppedagang kaki lima di pinggir pembangunan MRT Lebak Bulus, Jakarta.
Ppedagang kaki lima di pinggir pembangunan MRT Lebak Bulus, Jakarta. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM-Paska ditetapkannya Instruksi Mendagri tentang PPKM darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian di ikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang strategi penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat ternyata banyak menimbulkan pro dan kontra.

"Pada posisi ini, sebenarnya masyarakat dihadapkan pada dilema yang cukup serius. Pada satu sisi, pemerintah pasang kebijakan yang cukup tegas namun justru digunakan oleh pelaksana teknis dilapangan untuk menindas masyarakat yang melanggar atau bahkan tidak melanggar PPKM, namun disisi lain masyarakat tidak diberi pilihan dan solusi untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan rumah tanggarnya" ujar Ketua PP Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbuhi), Wiryawan di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Maraknya penangkapan terhadap Pedagang kaki lima yang bahkan banyak yang sampai berujung pada persidangan hingga pemenjaraan dan kewajiban membayar denda ini tentunya cukup membuat masyarakat geram, belum lagi banyak aparatur pemerintah yang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental kepada masyarakat kecil.


Tolak PPKM Darurat, Didi Riyadi Buat Surat Terbuka Tawarkan Alternatif Ini ke Jokowi

"Pemenjaraan terhadap Pedagang Kaki Lima adalah wujud dari gagapnya pemerintah dalam menemukan solusi, ini jelas kegagalan yang dibebankan kepada masyarakat. Pemerintahini kita gaji untuk memberikan kemudahan bagi kita dan menjamin kesejahteraan kita dengan seadil-adilnya. Masyarakat ini sudah menderita sejak 1,5 tahun terakhir, jangan sekarang sedikit-sedikit main penjara-penjara saja,” tuturnya.

Baru-baru ini sempat viral di sosial media tentang penangkapan PKL yang kedapatan melanggar PPKM darurat yang kemudian di ancam penjara hingga denda jutaan rupiah. Seperti yang terjadi terhadap tukang bubur di Tasikmalaya, tukang kopi di Medan dan banyak lagi lainnya.

Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia pun menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan daerah jangan cuci tangan dari tanggung jawabnya sebagaimana yang di jelaskan oleh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi Percepatan penanganan Covid-19 di indonesia agar segera selesai, namun selama PPKM ini berlakukan tolonglah kesejahteraan masyarakat juga diperhatikan. Kalau perlu, Gaji seluruh pejabat pemerintah di alokasikan untuk sembako masyarakat,” pungkasnya.

Ngaku Nonton Sinetron 'Ikatan Cinta' Selama PPKM, Mahfud: Asyik Juga

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar