logo


Pasrah dengan Kebijakan PPKM Darurat, Pengusaha: Tindak Tegas Pelanggar, Kita Butuh Jaminan!

Pengusaha membutuhkan jaminan dari pemerintah agar bisa kembali membangun ekonomi.

1 Juli 2021 14:09 WIB

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang.
Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang. beritajakarta.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sangat memberatkan para pengusaha. Menurutnya, kebijakan yang mengatur pusat perbelanjaan dan warung makan buka sampai pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25% itu akan membuat cash flow semakin terjepit.

"Kebijakan ini bagi pelaku usaha sangat berat, dengan pembatasan jam operasioanl dan jumlah pengunjung tentu akan jauh menurunkan omzet, profit, dan akhirnya cash flow yang semakin terjepit. Dan itu akan menyasar ke semua sektor usaha, ini situasi yang teramat sulit bagi pelaku usaha," kata Sarman seperti dilansir detikcom, Kamis (1/7/2021).

Meski dirasa berat, menurutnya para pengusaha hanya bisa pasrah dengan kebijakan PPKM darurat. Oleh karena itu, ia berharap agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.


Jokowi Resmi Tetapkan PPKM Darurat 3-20 Juli, 100 Persen WFH

Sarman yang juga menjabat sebagai Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta itu meminta agar pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggar PPKM darurat. Ia mewakili para pengusaha mengaku membutuhkan jaminan dari pemerintah agar bisa kembali membangun ekonomi.

"No kompromi, tindak tegas para pelanggar PPKM darurat ini. Dunia usaha butuh jaminan dan kepastian untuk kita cepat keluar dari krisis ini, bangkit kembali membangun ekonomi, segera keluar dari zona resesi," tandasnya.

 

Kerahkan Sekompi Polisi untuk Satu Desa, Kapolda Jateng: PPKM Darurat Betul-betul Terawasi

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati