logo


PKS: Hanya Lockdown dan Ketegasan Pemerintah untuk Redakan Covid di Indonesia

Menurut Mardani, jauh lebih efisien dan ekonomis kedepannya apabila bisa menarapkan lockdown

23 Juni 2021 20:57 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Politisi PKS, Mardani Ali Sera menyoroti jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang telah menembus angka lebih dari 2 juta.

Menurutnya penganan covid-19 di Indonesia harus diperketat dan diperkejam. Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Angka 2 juta kasus positif Covid-19 sudah Indonesia lalui, begitu juga dengan angka penularan harian yang sudah memecahkan rekor. Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tidak bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat dan kejam. Kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas dan tega,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/6/2021).


Sebut PSBB dan Lockdown Sama, Menkes: Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Mobilitas

Mardani menuturkan bahwa pengendalian penularan Covid-19 masih jauh dari harapan. Kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani pandemi ini disebutnya harus dievaluasi.

“Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional atau mengunci wilayah per pulau secara berkala,” tuturnya.

Dia melihat bahwa penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah masih berorientasi pada aspek ekonomi.

“Mas Faisal Basri, ekonom senior dari UI juga menyebut, konsensus ekonom di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Menurut Mardani, jauh lebih efisien dan ekonomis kedepannya apabila bisa menerapkan lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan.

“Dan jangan sampai wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul,” tegas Mardani.

Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro yang pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya. Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yang kian meningkat akhir-akhir ini. Pengawasan yang pemerintah lakukan pun masih amat longgar

“Kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah untuk mengantisipasinya. Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dengan upaya preventif seperti testing dan penelusuran yang perlu kian digencarkan,” tukasnya.

Soal Lockdown dan PPKM Mikro, Jokowi: Tidak Perlu Dipertentangkan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar