logo


Negara Barat Jatuhkan Sanksi, Belarus: Deklarasi Perang

Pemerintah Belarus menganggap dengan menjatuhkan kebijakan sanksi, negara barat telah mendeklarasikan perang perekonomian terhadap Minsk

22 Juni 2021 20:47 WIB

Alexander Lukashenko
Alexander Lukashenko cnn

MINSK, JITUNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri Belarus, pada Selasa (22/6) mengatakan bahwa pihaknya memandang sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terkait insiden pendaratan darurat pesawat terbang Ryanair pada Mei lalu sebagai deklarasi perang ekonomi. Sebagaimana diketahui, usai pesawat tersebut mendarat di bandara internasional Minsk, otoritas Belarus langsung menangkap salah satu penumpang yang merupakan tokoh oposisi Presiden Lukashenko.

"(Negara barat) terus melakukan aksi destruktif terhadap populasi (Belarus) dengan tujuan...'mengeringkan rezim (Lukashenko) secara finansial'. Faktanya, ini adalah deklarasi perang ekonomi," kata kementerian tersebut dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Reuters.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah negara barat, termasuk Uni Eropa, AS, Inggris, dan Kanada, pada Senin (21/6) kompak menjatuhkan sanksi tambahan terhadap entitas dan pejabat pemerintah Belarus.


AS, Uni Eropa, Inggris dan Kanada Kompak Jatuhkan Sanksi Baru buat Rezim Lukashenko

"Kami bersatu di dalam keprihatinan kami yang mendalam terkait berlanjutnya serangan yang dilakukan oleh rezim Lukashenko terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan hukum internasional," demikian pernyataan tertulis keempat pemerintahan tersebut, dikutip Al Jazeera.

“Kami berkomitmen untuk mendukung aspirasi demokrasi rakyat Belarusia yang telah lama ditekan dan kami berdiri bersama untuk menekan rezim (Lukashenko) karena secara terang-terangan telah mengabaikan komitmen internasional,” kata mereka.

Pihak pemerintah Belarus mengatakan bahwa sanksi tersebut memiliki dampak negatif terhadap kepentingan penduduknya, dan memperingatkan bahwa pihaknya akan membalas dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan perusahaan negara barat.

Buktikan Tindak Pelanggaran HAM China, PBB Ingin Kunjungi Xinjiang

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia