logo


Jokowi Terbitkan Perpres RANHAM Tanpa Singgung Kasus HAM Berat, NasDem: Mana Janji Politiknya?

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah janji politik yang tertuang secara eksplisit dalam agenda prioritas Jokowi, Nawacita.

22 Juni 2021 06:30 WIB

Politikus Partai Nasdem sekaligus juru bicara tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Taufik Basari.
Politikus Partai Nasdem sekaligus juru bicara tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Taufik Basari. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RANHAM) 2021-2025. Namun pada Perpres tersebut, Jokowi tidak menyinggung terkait penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengingatkan agar Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagaimana janji politiknya yang tertuang secara eksplisit dalam agenda prioritas Jokowi, Nawacita.

"Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu merupakan janji politik Presiden Jokowi sejak periode pertama yang tertuang secara eksplisit dalam Nawacita," kata Taufik seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (21/6/2021).


Jokowi Didesak untuk Segera Menghentikan Pembajakan KPK

Taufik meminta agar Jokowi melakukan langkah konkrit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurutnya, sampai saat ini Jokowi belum merealisasikan janji politiknya itu.

"Hingga sekarang janji politik itu belum terlaksana karena itu Presiden perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan janji politik tersebut," ujarnya.

Tegaskan Polemik TWK Sudah Berakhir, Ngabalin: Jangan Paksa Jokowi Keluarkan Perppu!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati