logo


Tegaskan Polemik TWK Sudah Berakhir, Ngabalin: Jangan Paksa Jokowi Keluarkan Perppu!

Ngabalin memberi saran agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa mengabdi di lembaga lain

22 Juni 2021 04:30 WIB

Ali Ngabalin
Ali Ngabalin Tempo.co

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak agar tidak memaksa Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal tersebut ia sampaikan menanggapi desakan Public Virtue Research Institute (PVRI) yang meminta Jokowi batalkan keputusan 51 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jabatan menjadi ASN.

"Enggak usah lagi paksakan presiden keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), kemudian enggak usah lagi paksakan presiden dengan segala macam frasa, diksi, enggak usah. Udah begitu saja," kata Ngabalin seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (22/6/2021).

Ngabalin menegaskan bahwa polemik TWK sudah berakhir. Pasalnya, Ketua KPK Firli Bahuri sudah melantik pegawai KPK yang lolos TWK menjadi ASN.


Beri Ucapan Ulang Tahun ke Jokowi, Politikus Demokrat: Jangan Pernah Berniat Menambah Waktu Berkuasa

Lebih lanjut, Ngabalin memberi saran agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK bisa mengabdi di lembaga lain. Menurutnya, para pegawai tersebut memiliki  potensi dan integritas yang baik.

"Ya sudah, potensi dan kapasitas, ilmu pengalaman itu bisa dipakai untuk mengabdi ke bangsa dan negara ini, tapi tidak di KPK," tandasnya.

Jokowi Didesak untuk Segera Menghentikan Pembajakan KPK

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati