logo


Pastikan Tak Ada Pelanggaran Hak Asasi, Putri Gus Dur Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK

Putri Gus Dur juga menantang agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil asesmen TWK pegawai KPK ke publlik

21 Juni 2021 08:00 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI), Anita Wahid mengatakan bahwa pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan keputusan 51 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jabatan menjadi ASN. Ia tidak ingin pemecatan tersebut menumpulkan lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi.

"Akibatnya kekuasaan pusat maupun daerah semakin sulit dikontrol. Kami mendesak Presiden Jokowi membatalkan keputusan tersebut," kata
Anita dalam keterangan resminya, Minggu (20/6/2021).

Putri Presiden keempat-RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu juga menantang agar Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil asesmen TWK pegawai KPK ke publlik. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi pegawai KPK.


Tegaskan Tak Ada yang Dilanggar, Jokpro: Jokowi-Prabowo 2024 Bisa Terwujud Apabila Terjadi Amandemen UUD 1945

"Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK itu," ujarnya.

Diketahui, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK telah dinonaktifkan. 51 diantaranya dipecat dengan alasan sudah tidak bisa dibina, sementara 24 pegawai KPK yang masih dibina akan menjalani pendidikan dan pelatihan bela negara pada Julli 2021 mendatang.

Tolak Jokowi 3 Periode, PDIP: Tak Elok Konstitusi Dipermainkan untuk Kepentingan per Orang!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati