JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menolak usulan jabatan presiden tiga periode sebagaimana yang disampaikan oleh relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Ia menyebut usulan tersebut jauh dari sikap politik PDIP.

"Gagasan masa jabatan presiden ditambah tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik kami di MPR maupun di PDI-Perjuangan," kata Basarah dalam sebuah rilis survei yang digelar virtual, Minggu (20/6/2021).

Basarah menegaskan bahwa partainya tidak akan mengubah konstitusi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ia menyebut amandemen akan diubah secara terbatas yang berkaitan dengan GBHN saja.

Tegaskan Tak Ada yang Dilanggar, Jokpro: Jokowi-Prabowo 2024 Bisa Terwujud Apabila Terjadi Amandemen UUD 1945

"Konstitusi itu harusnya diproyeksikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, sangat tidak elok bahwa konstitusi kita mau dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," jelasnya.

"Kalau dari gagasan dan sikap PDIP jelas sekali bahwa gagasan kami amandemen terbatas tidak melebar kemana-mana, hanya menambah satu ayat di Pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan pembangunan nasional," tutup Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Jokowi-Prabowa (Jokpro) 2024, Baron Danardono mengatakan bahwa pasangan Jokowi-Prabowo bisa maju di Pilpres 2024 apabila terjadi amandemen UUD RI 1945.

"Kami selalu mengatakan Jokowi-Prabowo 2024 itu hanya bisa terwujud apabila terjadi Amandemen UUD RI 1945 (konstitusi). Jadi dahulukan amandemen UUD RI 1945, baru Jokowi-Prabowo bisa terwujud di 2024,"  kata Baron dalam keterangan resminya, Minggu (20/6/2021).

Data BOR di DKI 90 Persen Jauh Diatas Standar WHO, PDIP: Apa Pertimbangan Anies Tak Tarik Rem Darurat?

• 1