logo


Majelis Umum PBB Minta Myanmar Dijatuhi Sanksi Embargo Senjata

Sekertaris Jenderal PBB mendorong Majelis Umum untuk bertindak, dan mengatakan bahwa aksi kudeta militer sama sekali tidak dapat diterima.

19 Juni 2021 10:00 WIB

Militer Myanmar
Militer Myanmar reuters

NEW YORK, JITUNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak junta militer untuk menghormati hasil pemilu Myanmar November 2020 lalu serta membebaskan para tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Majelis Umum diketahui telah mengadopsi resolusi dengan dukungan 119 negara beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari. Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 negara memilih abstain, termasuk China dan Rusia.

"Resiko perang saudara skala besar adalah nyata," kata utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener kepada Majelis Umum setelah pemungutan suara.


Meski Berbahaya, Joe Bien Optimis Varian Covid-19 Delta Tak Bisa Bikin AS Lockdown Lagi

"Waktu sangat penting. Kesempatan untuk membalikkan pengambilalihan militer semakin menyempit," tambahnya.

Beberapa negara yang abstain mengatakan krisis tersebut merupakan masalah internal bagi Myanmar, yang lain tidak berpikir resolusi itu akan membantu, sementara beberapa negara mengeluh itu tidak cukup mengatasi penderitaan Muslim Rohingya sekitar empat tahun setelah tindakan keras militer memaksa hampir satu juta orang untuk pergi. melarikan diri dari Myanmar.

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan resolusi PBB telah mengirimkan pesan yang kuat: "Ini men-delegitimasi junta militer, mengutuk penindasan dan tindak kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dan menunjukkan keterasingannya di mata dunia."

sebelumnya, pada Jumat (17/6), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong Majelis Umum untuk bertindak, dan mengatakan kepada wartawan: "Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima."

Pasca Pertemuan Biden-Putin, AS Bakal Bekukan Rencana Penjualan Senjata ke Ukraina

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia