logo


Soal Pajak Sembako, PPP: Pemerintah Seharusnya Gali Potensi Pajak dari Sektor SDA

Pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain

17 Juni 2021 12:03 WIB

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani,
Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani meminta pemerintah agar membuka semua potensi, atau paling tidak mempertahankan, penerimaan negara dari sektor pajak.

Dia menyebut salah satu potensi pajak yang perlu didalami lagi untuk digali adalah sektor sumber daya alam. Jadi bukan mengembangkan kebijakan untuk memungut pajak dari sektor konsumsi rill seperti pengenaan PPN untuk sembako.

“Pemerintah seharusnya menjelaskan kepada publik bagaimana meningkatkan atau mempertahankan penerimaan negara dari pajak dan menggali sektor-sektor lain, diluar sektor riel atau yang langsung bersentuhan dengan hajarmt hidup orang banyak, untuk bisa dikenakan pajak,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial” di Media Center MPR/DPR, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).


Sembako Dikenai Pajak, Sri Mulyani Coreng Citra Jokowi yang Pro Rakyat Kecil

Politisi PPP ini menuturkan setiap isu yang berkaitan dengan bertambahnya beban kepada masyarakat seperti penetapan PPN untuk sembako maka secara tidak langsung isu itu akan dihadapkan dengan sila kelima Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

“Kita harus lihat aspek keadilan sosial dalam mendapatkan sumber pendapatan negara. Sebab, pemerintah baru saja memberikan keringanan PPNBM terkait otomotif, dan akan jadi kebijakan yang anomali kalau sekarang malah sembako dikenakan PPN,” ujarnya.

Arsul menambahkan sebelum menetapkan kebijakan seperti pengenaan PPN untuk sembako, sebaiknya perlu dikaji secara komprehensif dan memiliki logical step. Dia mencontohkan pemerintah pernah menetapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun publik tidak mendapatkan informasi dan penjelasan soal evaluasi dan keberhasilan kebijakan tax amnesty itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

“Sekarang mau diambil lagi kebijakan pengampunan pajak jilid kedua tanpa kejelasan target dan manfaat, serta apakah sudah meningkatkan tax ratio dari pengampunan pajak sebelumnya. Kebijakan ini tidak mengikuti logical step. Dan sekarang ingin mengenakan PPN untuk sembako. Ini yang perlu kita kritisi dari aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arsul.

“Karena itu banyak yang menolak kebijakan pengenaan PPN untuk sembako. Kenapa? Karena di tengah pandemi Covid-19 ini, kebijakan pengenaan pajak itu akan melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu roda perekonomian,” pungkasnya.    

Gerindra: Wacana Penerapan Pajak Sembako dan Pendidikan, Tidak Berbanding Lurus dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar