logo


Sempat Dukung Pajak Sembako, Sultan Bactiar Najamudin Berikan Klarifikasi

Saya menyampaikan, pemerintah mesti mengkaji dampaknya kepada masyarakat miskin apabila pemberlakuan pajak ini dilaksanakan

16 Juni 2021 19:50 WIB

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bactiar Najamudin angkat bicara terkait dukungannya terhadap perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menurutnya, beberapa poin yang disampaikan adalah bukan mendukung kenaikan pengenaan pajak sembako dan pendidikan, namun mendukung pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan negara.

"Dalam keadaan kontraksi ekonomi pada saat ini, saya mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan. Salah satunya adalah optimalisasi pendapatan melalui pajak. Dan dalam usulan tersebut objek perluasannya adalah barang kebutuhan pokok, sektor pendidikan, tambang dan hasil pengeboran lainnya," ujar Sultan di Jakarta, Rabu (16/6/2021).


Sembako Dikenai Pajak, Sri Mulyani Coreng Citra Jokowi yang Pro Rakyat Kecil

Hanya saja lanjut Sultan, opsi mengenakan pajak pada sektor tertentu tersebut harus tetap memperhatikan dampak kepada masyarakat kecil.

"Saya menyampaikan, pemerintah mesti mengkaji dampaknya kepada masyarakat miskin apabila pemberlakuan pajak ini dilaksanakan. Jangan sampai justru jadi beban rakyat lalu kemudian menaikkan angka kemiskinan di Indonesia," tegas Sultan.

Selain itu Sultan juga menjelaskan pernyataannya sebelumnya justru lebih menyoroti pada masalah disektor pajak berikut varian turunan masalah tersebut. Termasuk tingkat penghindaran pajak yang tinggi di Indonesia. Data OECD, penghindaran pajak orang kaya RI menyentuh -+ Rp.4 ribu triliun.

Dan juga dalam keterangannya Sultan lebih menyoroti tentang hutang negara yang sudah diangka mengkhawatirkan yaitu telah menembus angka 6 ribu triliun.

“Dengan rasio hutang yang sudah diangka mengkhawatirkan, saya meminta pemerintah membereskan masalah penghindaran pajak tersebut daripada menyasar sektor baru atau perluasan objek pajak yang berkaitan dengan rakyat kecil,” kata dia.

“Sebab potensi penghindaran pajak kita sangat tinggi dan selain itu faktanya juga tax amnesty yang diberlakukan belum mencapai target yang diharapkan," pungkasnya.

Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar