logo


Jihan Nurlela: PTM Harus Tetap Dicoba untuk Mengobati Psikologis Anak dan Orang Tua

dia sepakat bahwa PTM tetap harus dicoba

15 Juni 2021 21:57 WIB

 Anggota DPD RI, Jihan Nurlela
Anggota DPD RI, Jihan Nurlela Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Komite III DPD RI menggelar rapat kerja atau Rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim, Selasa (15/6/2021).

Senator Lampung dr. Jihan Nurlela menyoroti rencana Kemendikbud yang akan memberlakukan Pelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

"Saya sepakat bahwa PTM tetap harus dicoba untuk mengobati psikologis anak dan orang tua yang seperti bapak katakan mereka sudah banyak yang menjadi loss generation, banyak gejala yang sudah muncul atas ketiadaan pembelajaran secara langsung oleh guru terutama persoalan akhlak. Anak bangsa ini harus menjadi anak yang berbudi pekerti dan hal tersebut sulit didapat tanpa pembelajaran langsung dari para guru, sulit ya bukan tidak bisa, tapi memang sulit,” kata dia.


Sekolah Kembali Tatap Muka, Gus AMI: Standar Protokol Kesehatan Harus Disiapkan Maksimal

Dia juga mengadukan nasib tenaga pendidikan non PNS. Jihan mengusulkan agar sertifikasi guru Non PNS dipermudah dan ada upah minimum bagi guru khususnya non PNS.

Menurutnya memperbaiki mutu pendidikan juga harus diiringi dengan kesejahteraan tenaga pendidik (guru).

“Salah satu permasalahan yang terjadi dan menjadikan masalah lainnya muncul adalah Belum ada kebijakan Upah Minimum Guru pak menteri, sehingga gaji guru honorer sangat kecil dan tidak laik,” ujarnya.

Upah minim, jam kerja yang padat setara bahkan melebihi guru PNS, dampak ekonomi dari Pandemi Corona Virus (Covid 19), membuat guru semakin susah.

Gaji kecil yang tidak layak ini, menurutnya ditemui saat reses di lapangan, khususnya aspirasi dari Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) di Provinsi Lampung.

“Keluhan yang sering kami terima juga misalnya, guru non PNS sulit mendapatkan sertifikasi, salah satu masalahnya adalah sulitnya mendapat NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)sebagai persyaratan mendaftar sertifikasi tenaga pendidik,” jelasnya.

Dalam RDP ini, Jihan juga bertanya kepada Nadiem, mengenai program Kampus Mengajar.

Menurutnya anggaran untuk Kampus mengajar bisa saja dialokasikan untuk guru honorer yang memang mengajar di daerah terpencil, atau terluar.

“Mengenai kampus mengajar, apakah program tersebut sudah mempertimbangkan persoalan anggarannya. Sudahkah proporsional jika dibandingakan dengan anggaran yang digelontorkan bagi guru honorer dan tenaga pendidik? Apakah tidak lebih bijak mengalokasikan sedikit lagi tambahan untuk para guru honorer terlebih untuk GTKHNK+3?5,” pungkasnya.

Pembelajaran Tatap Muka Harus Ada Persetujuan Ortu, Tidak Dipaksakan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar