logo


Vonis Pinangki Dipotong dengan Alasan 'Perempuan', Komnas Perempuan Anggap Wajar

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM)

15 Juni 2021 11:31 WIB

Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/11). Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong vonis mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan alasan 'perempuan'. Komisioner Komnas Perempuan, Siti, menyebut bahwa peran gender bisa dijadikan pertimbangan hakim.

"Peran gender baik laki-laki dan perempuan dalam praktik pengadilan, seperti kepala keluarga (laki-laki) dan ibu (perempuan) memang menjadi pertimbangan sebagai alasan yang meringankan. Jadi tidak hanya untuk kasus PSM dan korupsi. Tapi untuk semua kasus, sepanjang yang saya ketahui," kata Siti seperti diberitakan Detikcom, Selasa (15/6).

Menurut Siti, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi.


Banding Dikabulkan, Hukuman Bui Jaksa Pinangki Dipangkas 6 Tahun

"Terlepas dari jumlah hukumannya, yang patut diketahui bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi, sebagaimana diatur dalam Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Hukum (PBH) dengan mengidentifikasi fakta persidangan, diantaranya ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan relasi kuasa," katanya.

Menurutnya, sah-sah saja jika hakim meringankan vonis Pinangki dengan alasan Pinangki adalah seorang ibu yang memiliki anak berusia 4 tahun.

"Sedangkan terkait alasan-alasan yang meringankan bahwa PSM adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya, dalam praktik peradilan adalah hal yang menjadi pertimbangan tidak hanya dalam kasus tindak pidana korupsi. Peran gender juga menjadi pertimbangan bagi terdakwa laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama," jelasnya.

"Namun, selain posisi PSM yang tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain dan peran gendernya, yang harus digunakan hakim dalam penanganan seluruh kasus korupsi dan TPPU baik pelakunya laki-laki dan perempuan adalah perspektif perempuan. Perspektif perempuan dapat dilihat dari adanya kerugian dan dampak sosial yang berbeda yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban, dan mengalami rintangan menikmati hak asasi perempuan karena korupsi, terutama korupsi di sektor layanan publik," lanjutnya.

Meski begitu, Siti menegaskan bahwa semua setara di mata hukum. Menurutnya, kesetaraan berarti mengakui adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

"Betul persamaan di muka hukum menjadi prinsip hukum kita. Namun pendekatan persamaan ini dalam konteks perempuan menggunakan pendekatan substantif yaitu mengakui ada perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang berakar dari diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi sosial tersebut yang dalam sistem hukum menyebabkan hambatan akses keadilan dan pemulihan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum (perempuan sebagai pelaku, saksi dan korban)," pungkasnya.

 

Vonis Pinangki Dipotong Jadi 4 Tahun, Demokrat Heran dengan Alasan 'Perempuan'

Halaman: 
Penulis : Admin