logo


Tindak Kekerasan di Myanmar Semakin Parah, Komisi HAM PBB Minta Junta Militer untuk Diadili

Krisis politik yang terjadi pasca aksi kudeta militer 1 Februari 2021 telah memicu bencana kemanusiaan di Myanmar

12 Juni 2021 11:52 WIB

Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet
Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa tindak kekerasan di seluruh wilayah Myanmar hingga kini terus meningkat sehingga memicu bencana kemanusiaan.

"Tampaknya tidak ada upaya untuk menurunkan situasi (konflik) tapi justru pasukan militer semakin ditingkatkan di sejumlah area, dimana hal tersebut bertolak belakang dengan komitmen yang dibuat oleh pihak junta militer kepada ASEAN (yakni) dengan menghentikan tindak kekerasan," kata Bachelet dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Al Jazeera.

"Hanya dalam kurun waktu empat bulan, Myanmar telah meningkat dari yang awalnya (negara) demokrasi yang rapuh menjadi bencana HAM," tambahnya.


Putin Sebut Hubungan AS-Rusia Berada di Titik Nadir

Bachelet menyebut junta militer Myanmar bertanggung jawab atas hal tersebut.

"Junta militer adalah satu-satunya pihak yang bertangung jawab atas krisis ini, dan harus diadili," lanjutnya.

Kepala Komisi HAM PBB juga mengatakan bahwa lebih dari 108 ribu warga sipil Myanmar telah mengungsi ke wilayah perbatasan dalam bebarapa pekan terakhir, dimana banyak dari para pengungsi tersebut kini terpaksa tinggal di kawasan hutan belantara tanpa mendapatkan bantuan pangan dan suplai medis.

Sejauh ini, ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Myanmar sejak junta militer mengambil alih pemerintahan melalui aksi kudeta pada 1 Februari lalu, dan menangkap para tokoh politik, termasuk kepala pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Perekam Video Tewasnya George Floyd Dapat Penghargaan Pulitzer

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia