logo


Tolak Keras Pajak Sekolah, PBNU: Jangankan Modal Balik, Gaji Guru dengan Layak Saja Hal yang Berat

Arifin menegaskan bahwa dunia pendidikan terutama dilingkungan LP Maarif NU tidak memikirkan tentang keuntungan finansial

12 Juni 2021 06:00 WIB

Ilustrasi, seorang guru tengah memberikan pelajaran kepada muridnya.
Ilustrasi, seorang guru tengah memberikan pelajaran kepada muridnya. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Maarif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Arifin Junaidi menyatakan dengan tegas untuk menolak wacana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari sekolah. Ia mengaku bingung dengan alasan pemerintah yang hendak menarik PPN tersebut.

"Saya tak habis mengerti sebenarnya apa yang ada di mind set para pengambil kebijakan di negara kita dengan rencana itu. Setelah gagal memasukkan pendidikan dalam rezim bisnis saat menyusun RUU Omnibus Law, kini pemerintah akan mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan," kata Arifin seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (11/6/2021).

Arifin menegaskan bahwa dunia pendidikan terutama dilingkungan LP Maarif NU tidak memikirkan tentang keuntungan finansial. Namun, pendidikan dititikberatkan dalam upaya mencerdaskan bangsa.


Tak Ingin Ada Polemik, PKB Minta Pemerintah Jelaskan Maksud Pajak di Sektor Pendidikan

Ia lantas bercerita tentang gaji guru di lingkungan LP Maarif NU yang disebutnya masih jauh dari layak. Arifin mengatakan bahwa tidak sedikit guru yang mendapatkan gaji dibawah upah miminum kabupaten/kota (UMK).

"Dalam menetapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung murid, jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat. Karena hal itu akan sangat memberatkan orang tua murid," jelasnya.

 

Soal PPN Jadi 12%, Pimpinan DPR: Insyaallah Tidak Akan Terjadi

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×