logo


Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Muhammadiyah: Jangan Main Belakang Seperti Omnibus Law, Tak Beradab, Brutal

Muhammadiyah meminta agar pemerintah melibatkan akademisi dan masyarakat untuk menggodok RKUHP

11 Juni 2021 04:30 WIB

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas. muhammadiyah.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta pemerintah menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia tidak ingin pengesahan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat sebagaimana pengesahan RUU Omnibus Law dan revisi UU KPK.

"Belajar dari RUU Omnibus Law yang kontroversial, apalagi revisi UU KPK, itu pemerintah dan DPR seyogyanya bisa ambil pelajaran yang amat berharga. Yaitu menunda langkah-langkah politik lebih lanjut terutama tentang RKUHP," kata Busyro seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (10/6/2021).

Busyro melihat masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam RKUHP. Oleh karena itu, ia meminta agar pemeritah lebih peka tehadap aspirasi masyarakat terutama dalam pasal-pasal kontroversial.


Pajak Sembako Dinilai Lukai Rasa Keadilan, PKB Sarankan Pemerintah Ganti Objek

"Jadi karena DPR, ketum-ketum parpol dan presiden seharusnya memiliki kepekaan dan menghormati aspirasi masyarakat. Apalagi sekarang hari demi hari bisa dilihat aspirasi masyarakat (terkait RKUHP)," ujarnya.

Mantan pimpinan KPK itu juga meminta agar pemerintah melibatkan akademisi dan masyarakat untuk menggodok RKUHP tersebut. Ia tidak ingin polemik RUU Omnibus Law terulang hanya karena ketidaktransparan pemerintah.

"Jangan main belakang seperti RUU Omnibus Law. Itu kan main belakang, tak beradab, brutal. Nah ini apakah akan diulang lagi oleh pemerintah dan DPR? Kami harap tidak. Ini khawatir akan mengalami delegitimasi. Yang rugi pemerintah dan DPR kalau itu terjadi," tandasnya.

Tak Ingin Ada Polemik, PKB Minta Pemerintah Jelaskan Maksud Pajak di Sektor Pendidikan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×