logo


Sembako dan Sekolah Bakal Dikenai Pajak, HNW: Wajib Ditolak!

Pemungutan PPN pada sembako maupun sekolah terkesan tidak memihak rakyat dan mencederai keadilan.

10 Juni 2021 17:23 WIB

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). fraksidpr.pks.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak keras rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok (sembako) dan sekolah.

HNW memiliki alasan tersendiri terkait sikapnya tersebut. Di masa pandemi saat ini, jelas dia, daya beli masyarakat turun. Oleh karenanya, pemungutan PPN pada sembako maupun sekolah terkesan tidak memihak rakyat dan mencederai keadilan.

“Demi keadilan dan keberpihakan kepada rakyat, banyak yang daya belinya sudah menurun akibat Covid-19,” ujarnya lewat akun Twitter @hnurwahid, dikutip Kamis (10/6).


Pajak Sembako Dinilai Lukai Rasa Keadilan, PKB Sarankan Pemerintah Ganti Objek

“Wajib ditolak rencana pengenaan PPN kepada 14 produk yang 70% dihasilkan oleh masyarakat kebanyakan petani dan peternak. Demikian juga rencana pengenaan PPN untuk Sekolah,” tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan PPN, termasuk untuk sembako dan jasa pendidikan (sekolah), menjadi 12 persen.

Rencana pengenaan PPN tercatat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Disebutkan dalam dokumen itu, tarif PPN diusulkan naik menjadi 12 persen, dari yang saat ini hanya 10 persen.

Sebelumnya, ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Tak Ingin Ada Polemik, PKB Minta Pemerintah Jelaskan Maksud Pajak di Sektor Pendidikan

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×