logo


Dinilai Sebarkan Hoaks Terkait Ibadah Haji, HRS Desak Dasco Diseret ke Pengadilan

Rizieq menilai kebohongan yang dibuat Dasco selaku pimpinan DPR telah menjadikan kegelisahan nasional

10 Juni 2021 15:47 WIB

Habib Rizieq Shihab
Habib Rizieq Shihab Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Habib Rizieq Shihab (HRS) membandingkan kasus tes swab di RS UMMI dengan kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. Ia menyebut pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad telah membuat kebohongan dengan mengatakan pembatalan ibadah haji karena Indonesia tidak mendapat kuota haji dari pemerintah Arab Saudi.

"Jika kita jujur, maka sebenarnya selama ini di Indonesia sering terjadi kebohongan nasional yang dilakukan para pejabat tinggi yang telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan secara masif di mana-mana, tapi tak satu pun dari mereka yang diseret oleh para jaksa ke pengadilan, tak satu pun dari mereka yang dituntut dengan pelanggaran terhadap Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran," kata Rizieq dalam pleidoinya di PN Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021).

"Kasus kebohongan dan keonaran yang terbaru saat ini adalah kebohongan nasional yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dan Menteri Agama RI tentang PembatalanPelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2021 dengan dalih Pemerintah Saudi tidak memberikan Indonesia Quota Haji, yang ternyata berita soal Quota tersebut adalah hoax alias bohong, sebagaimana dijelaskan oleh Dubes Saudi untuk RI Syeikh 'Isham bin Ahmad bin 'Abdi Ats-Tsaqofi pada tgl 3 Juni 2021 dalam suratnya yang ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI," ujarnya.


Dituntut 6 Tahun Bui soal Kasus Swab RS UMMI Bogor, HRS: Terlalu Sadis dan Tidak Bermoral

Rizieq menilai kebohongan yang dibuat Dasco selaku pimpinan DPR telah menjadikan kegelisahan nasional. Oleh karena itu ia meminta agar Dasco  diseret ke meja hijau.

"Jadi, jika kita fair dan jujur, mestinya Kasus kebohongan nasional seperti inilah yang diajukan ke Pengadilan dengan tuntutan Pelanggaran terhadap Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran, bukan Kasus Pelanggaran Prokes RS Ummi yang murni merupakan pelanggaran administratif bukan kejahatan pidana," bebernya.

 

Aksi di Balai Kota Bogor Ricuh, Denny Siregar Sebut HRS Mulai Mainkan Tekanan Massa

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati