logo


Tak Ingin Ada Polemik, PKB Minta Pemerintah Jelaskan Maksud Pajak di Sektor Pendidikan

Huda menilai tidak tepat jika sektor pendidikan dikenakan pajak

10 Juni 2021 15:16 WIB

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengkritik rencana pemerintah yang hendak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan. Ia mengaku khawatir rencana tersebut berdampak serius bagi dunia pendidikan.

"Pengenaan PPN ini berpotensi berimbas serius terhadap jasa pendidikan, karena dibebankan kepada wali murid. Biaya pendidikan akan menjadi tinggi," kata Huda dalam keterangan resminya, Kamis (10/6/2021).

"Kami memahami jka 85% pendapatan negara tergantung pada sektor pajak. Kendati demikian pemerintah harusnya berhati-hati untuk memasukkan sektor pendidikan sebagai objek pajak," sambungnya.


Sembako Akan Dikenai Pajak, PKS: Langkah Panik Pemerintah karena Utang Menggunung

Huda menilai tidak tepat jika sektor pendidikan dikenakan pajak. Menurutnya, sistem Universal Service Obligation (USO) akan tepat jika digunakan untuk memeratakan akes pendidikan.

"Dengan demikian kalaupun ada potensi pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pendidikan maka outputnya juga untuk pendidikan. Istilahnya dari pendidikan untuk pendidikan juga," ujar politikus PKB itu.

Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana pemberian pajak di sektor pendidikan. Menurutnya, penjelasan pemerintah diperlukan untuk menghindari polemik di masyarakat.

"Agar tidak menjadi polemik dan kontraproduktif, kita mengharapkan penjelasan pemerintah atas isu ini," pungkasnya.

Pajak Sembako Dinilai Lukai Rasa Keadilan, PKB Sarankan Pemerintah Ganti Objek

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati