logo


MA Sunat Vonis Eks Bupati Talaud Gegara Barang Suap Belum Diterima, MAKI: Terkesan Mengada-ada

Boyamin mengatakan bahwa perkara suap bukan hanya menerima barang. Menurutnya, menerima janji juga termasuk bagian dari suap.

10 Juni 2021 08:40 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengkritik Mahkamah Agung (MA) yang menyunat vonis eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip, dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun. Ia menyebut alasan MA yang menyatakan barang suap belum diterima terkesan mengada-ada.

"Terkesan mengada-ada. Terjadi kesannya ini seperti versi pembela, meskipun saya tidak menuduh hakim agung membela. Biasanya kan lawyer itu dalam membela perkara korupsi kan beberapa hal seperti itu, dan bisa jadi ini materi di pembelaan," kata  Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Boyamin mengatakan bahwa perkara suap bukan hanya menerima barang. Menurutnya, menerima janji juga termasuk bagian dari suap.


Hambat Pemberantasan Korupsi, Azis Syamsuddin Sebaiknya Segera Dipecat dari DPR

"Dalam istilah korupsi yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi bukan sekedar menerima barang, tapi menerima janji itu juga sudah bagian dari suap. Nah kalau alasannya itu barang belum sampai kemudian diringankan, ya sekalian dibebaskan aja, ya jangan diringankan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa alasan barang suap belum diterima seakan-akan memberi kesan bahwa Sri Wahyuni Manalip tidak mengetahui rencana pemberian. Padahal, kata Boyamin, Sri Wahyuni Manalip meminta tas khusus sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan.

"Karena menurut saya, itu menjadi suatu yang seakan-akan Bupati Talaud, Manalip itu seakan-akan tidak tahu-menahu urusannya yang berkaitan dengan rencana pemberian. Padahal, dalam fakta persidangan, setahu saya, justru pihak yang diduga meminta, Manalip, dengan mengatakan tidak mau tasnya sama dengan yang lain, kembar dengan yang lain, harus berbeda. Jadi kan sudah minta hadiah, minta pemberian," paparnya.

"Soal barang sudah nyampai atau belum itu tidak melepaskan pidananya. Jadi ini ya terus terang saja memprihatinkan. Bahwa pertimbangannya ini, Mahkamah Agung itu kemudian mengatakan barang belum sampai. Karena apa? Karena Manalip yang diduga yang aktif, justru yang meminta dengan syarat di atas nggak boleh sama, itu kan jelas," jelasnya.

PPP: Vonis HRS dalam Kasus Kerumunan Tak Usah Jadi Isu Baru

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati