logo


Benci dengan Pasal Penghinaan Presiden, Gerindra: Dialihkan ke Perdata Saja

Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman sebut pasal penghinaan presiden kerap disalahgunakan untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan

10 Juni 2021 06:30 WIB

Habiburokhman
Habiburokhman Twitter @habiburokhman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku tidak suka dengan pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP). Ia pun menyarankan agar pasal penghinaan presiden tersebut dimasukkan dalam ranah perdata.

"Saya ini pegel juga selalu ditanya pasal 219 di RKUHP penghinaan presiden. Saya dari dulu paling benci ini pasal. Saya rasa, kalau saya ditanya, baiknya dialihkan ke ranah perdata saja," kata Habiburokhman dalam Rapat Kerja DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly di Gedung DPR, Rabu (9/6/2021).

Anggota Komisi III DPR itu menilai pasal penghinaan presiden kerap disalahgunkan untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan. Oleh karena itu, ia menilai penyelesaian masaah penghinaan presiden sebaiknya tidak melibatkan kepolisian dan Kejaksaan Agung.


Prabowo dan Megawati Makin Dekat, Begini Tanggapan Novel PA 212

"Tuduhan bahwa pasal ini digunakan untuk menghabisi orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan akan terus timbul," ujarnya.

"Seobjektif apapun peradilannya, karena kepolisian dan kejaksaan masuk dalam rumpun eksekutif," lanjutnya.

Soal Duet Prabowo-Megawati, Gerindra: Bicara Tahapan Itu pada 2023

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×